Jakarta, Semangatnews.com – Dua kecelakaan helikopter dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sepanjang November 2026 menjadi perhatian pemerintah. Rentetan insiden tersebut mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi udara, mulai dari kelayakan armada hingga prosedur pengambilan air untuk pemadaman.
Peristiwa terbaru melibatkan helikopter Super Puma H-225 dengan nomor registrasi VH-HGM yang jatuh di Sungai Barito, kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026). Helikopter yang dikontrak BNPB dari pihak swasta tersebut sedang melaksanakan misi water bombing untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Helikopter tersebut membawa tiga awak penerbangan. Dalam proses pencarian dan evakuasi, dua awak berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, satu awak lainnya yang merupakan warga negara Indonesia bernama Yayan Supyansuri ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan.
Kecelakaan ini menambah daftar insiden penerbangan dalam operasi penanganan karhutla. Sebelumnya, helikopter Mi-17V5 milik TNI AD jatuh di wilayah perairan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 4 November 2026. Insiden tersebut mengakibatkan tiga prajurit TNI meninggal dunia ketika menjalankan tugas pemadaman kebakaran.
Menanggapi kejadian berulang tersebut, BNPB memastikan operasi penanganan karhutla tetap dilanjutkan. Namun, pelaksanaan kegiatan akan disertai pengawasan keselamatan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan korban tambahan di tengah upaya mengendalikan kebakaran di berbagai wilayah.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali penempatan serta penugasan armada udara yang tersedia. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan helikopter sesuai dengan kondisi lapangan dan kemampuan operasional masing-masing armada.
Evaluasi yang dilakukan BNPB mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya kesiapan teknis dan kelayakan helikopter, kompetensi awak penerbangan, prosedur penerbangan, hingga pelaksanaan pengambilan air untuk kebutuhan water bombing. Kondisi lokasi operasi juga menjadi perhatian, termasuk karakteristik sungai, arus air, hambatan di sekitar lokasi, serta ruang manuver helikopter.
Menurut Berton, pemeriksaan terhadap berbagai aspek tersebut penting untuk mengetahui faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi keselamatan penerbangan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap tahapan operasi udara dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi lingkungan di lokasi pemadaman.
Selain mengevaluasi operasi udara, BNPB akan memperkuat strategi pemadaman melalui jalur darat. Koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, serta unsur terkait lainnya juga akan ditingkatkan agar penanganan kebakaran tetap berjalan meskipun terdapat pengurangan armada udara akibat kecelakaan.
Langkah evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap dua kecelakaan yang terjadi, tetapi juga menjadi momentum perbaikan sistem penanggulangan karhutla secara keseluruhan. Pemerintah dituntut memastikan bahwa upaya melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran dan kabut asap harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petugas yang mempertaruhkan keselamatan dalam menjalankan misi kemanusiaan.(*)
