Padang Panjang, Semangatnews.com – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) melalui Program Pembelajaran Klasikal Rekognisi Pembelajaran Lampau (Relaksasi RPL) Tahun Anggaran 2026. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat di lingkungan pemerintahan.
Sebanyak 45 pejabat Pemko Padang Panjang mengikuti program khusus tersebut. Peserta terdiri atas delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 37 Pejabat Administrator.
Kegiatan pembelajaran klasikal berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 November 2026. Pelaksanaannya bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang.
Program tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Doni Hendra, pada Kamis (5/11/2026). Pembukaan kegiatan turut didampingi Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi dan Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang Zetrial.
Dalam sambutannya, Doni menjelaskan bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau memberikan kesempatan kepada aparatur untuk memperoleh pengakuan atas pengalaman kerja dan kompetensi yang telah dimiliki.
Pengakuan tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran maupun pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, pengalaman yang telah dijalani aparatur dapat menjadi bagian dari pengembangan kompetensi.
Pembelajaran klasikal ini merupakan salah satu rangkaian dari Program Relaksasi RPL yang berlangsung sejak 20 Oktober hingga 18 Desember 2026. Artinya, kegiatan selama tiga hari tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan kapasitas aparatur yang berjalan dalam rentang waktu lebih panjang.
Kegiatan ini juga mendapatkan penguatan secara daring melalui Zoom Meeting dari Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Irawati.
Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Zetrial, berharap program tersebut dapat memberikan pengakuan terhadap pengalaman dan kemampuan yang telah dimiliki para ASN. Pengakuan itu diharapkan menjadi salah satu unsur penting dalam proses peningkatan kualitas aparatur.
Menurutnya, pengembangan kompetensi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga kemampuan pejabat dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan manajerial. Kedua aspek tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
Melalui program ini, Pemko Padang Panjang berharap para pejabat semakin profesional, kompeten, dan adaptif dalam menghadapi kebutuhan organisasi pemerintahan. Peningkatan kapasitas aparatur juga diharapkan berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas. Dengan kompetensi yang terus dikembangkan, aparatur diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab pemerintahan secara lebih baik.(eti)
