Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatera yang terdampak bencana pada November 2025. Dana tersebut dipersiapkan untuk mendukung pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rencana dukungan anggaran tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi satu tahun penanganan pascabencana dan pembahasan kebutuhan program rehabilitasi serta rekonstruksi pada 2027.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa anggaran sekitar Rp42 triliun tersebut terdiri atas kebutuhan sekitar Rp33 triliun untuk program kementerian dan lembaga pada 2027. Selain itu, terdapat sekitar Rp9 triliun anggaran tahun 2026 yang belum terealisasi dan akan dilanjutkan penggunaannya pada tahun berikutnya.
Menurut Tito, dukungan anggaran tersebut akan diarahkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan di daerah terdampak. Prioritasnya meliputi perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, serta pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pemerintah ingin memastikan pelaksanaan proyek tidak kembali mengalami keterlambatan akibat persoalan administrasi anggaran. Karena itu, Tito mengusulkan agar proses persetujuan anggaran dapat dilakukan lebih awal sehingga kementerian dan lembaga memiliki waktu mempersiapkan pekerjaan sebelum tahun anggaran dimulai.
Salah satu langkah yang didorong adalah pelaksanaan lelang dini terhadap proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan mekanisme tersebut, proses pengadaan barang dan jasa dapat dipersiapkan lebih cepat sehingga pekerjaan fisik tidak harus menunggu terlalu lama setelah anggaran tersedia.
Tito berharap program pemulihan sudah dapat kembali berjalan pada Januari 2027 atau paling lambat Februari 2027. Ia tidak ingin pelaksanaan proyek baru bergerak pada April atau Mei karena masyarakat terdampak masih membutuhkan kepastian mengenai perbaikan tempat tinggal dan fasilitas umum.
Selain persoalan anggaran, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi cuaca di tiga provinsi tersebut. Potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor akibat tingginya curah hujan, menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat bersama Presiden Prabowo.
Tito mengungkapkan bahwa hujan yang terus berlangsung menjadi tantangan dalam proses pemulihan. Beberapa wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, khususnya normalisasi sungai, perbaikan jalan, serta penguatan infrastruktur agar tidak kembali mengalami kerusakan ketika terjadi bencana susulan.
Satu tahun setelah bencana, dampaknya tercatat meluas hingga 53 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Lebih dari 2,1 juta warga sempat mengungsi, sementara kerusakan mencakup lebih dari 184 ribu rumah, ribuan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya.
Pemerintah sebelumnya juga telah menyalurkan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada daerah terdampak. Sementara itu, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen dan seluruh 87 rumah sakit yang terdampak sudah kembali beroperasi. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan pelayanan dasar masyarakat.
Melalui dukungan anggaran baru dan percepatan proses pengadaan, pemerintah berharap pemulihan Sumatera dapat berlangsung lebih efektif. Tito menegaskan bahwa seluruh kementerian dan pemerintah daerah harus bekerja secara terkoordinasi agar pembangunan tidak terhambat dan masyarakat terdampak tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kembali kehidupan yang layak.(*)

