Karhutla Berulang Jadi Alasan Pencabutan Izin Perusahaan, ATR/BPN Evaluasi Ribuan Hektare Lahan di Kalimantan

by

Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang wilayah konsesinya mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah penertiban terhadap 11 perusahaan dengan mengevaluasi hingga mencabut hak guna usaha (HGU) yang dinilai bermasalah.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga berkaitan dengan kebakaran lahan. Rekomendasi pencabutan HGU sebelumnya disampaikan oleh Kabareskrim Polri setelah dilakukan penelusuran terhadap sejumlah perusahaan.

Dalam proses evaluasi, pemerintah tidak hanya melihat keberadaan titik api di wilayah konsesi perusahaan. Tingkat kerusakan lahan, frekuensi kejadian kebakaran, kepatuhan terhadap kewajiban perusahaan, serta ketersediaan fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga menjadi pertimbangan utama.

Nusron menjelaskan, perusahaan yang mengalami kebakaran berulang dengan luas area terbakar lebih dari 50 persen serta tidak mempunyai fasilitas mitigasi memadai dapat dikenai pencabutan seluruh HGU. Kebijakan tersebut diterapkan kepada PT MIB, PT RKA, dan PT SKM yang beroperasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Selain pencabutan seluruh hak, pemerintah juga menemukan persoalan terkait masa berlaku perizinan. Salah satu perusahaan memiliki HGU yang telah berakhir sejak 2020. Karena tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan perpanjangan, lahan seluas sekitar 2.300 hektare tersebut dipastikan akan kembali dikuasai negara.

Pemerintah turut mengambil tindakan terhadap perusahaan yang sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Tiga perusahaan yang masuk kategori tersebut adalah PT ANI, PT BOS, dan PT AER. ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiganya dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan.

Berbeda dengan perusahaan yang mengalami kebakaran lebih dari separuh wilayah konsesinya, PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dikenai pencabutan sebagian HGU. Keputusan tersebut mempertimbangkan luas lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen dari keseluruhan wilayah hak guna usaha yang dimiliki perusahaan.

Sementara itu, pemerintah belum mengambil keputusan akhir terhadap tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Ketiganya masih menjalani pemeriksaan fisik di lapangan untuk memastikan luas wilayah terdampak serta tingkat pelanggaran yang ditemukan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan pencabutan seluruh atau sebagian HGU.

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang dievaluasi tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pemerintah juga mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan memiliki investor dari luar negeri, termasuk Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas korporasi perlu dilakukan tanpa membedakan asal kepemilikan modal.

ATR/BPN menegaskan bahwa penertiban HGU tidak dilakukan secara sembarangan. Prosesnya meliputi pengkajian awal, penelitian lapangan, gelar perkara, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian. Langkah tersebut diperlukan agar setiap keputusan administratif memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Kebijakan pencabutan dan evaluasi izin ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola kawasan perkebunan. Pemerintah juga ingin memastikan seluruh pemegang izin menyediakan sarana pencegahan karhutla, melakukan pengawasan rutin, serta mengambil tindakan cepat ketika muncul titik api agar kebakaran tidak meluas dan merusak lingkungan.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.