Polemik Pengunduran Diri Gibran, Yusril Beberkan Proses Pergantian Wakil Presiden

by

Jakarta, Semangatnews.com – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kelanjutan pemerintahan dan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden. Menanggapi situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan berdasarkan konstitusi apabila posisi wakil presiden benar-benar kosong.

Yusril menyampaikan bahwa pengunduran diri Gibran harus melalui prosedur formal yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Proses tersebut tidak cukup hanya dengan menyampaikan keinginan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, melainkan harus dituangkan dalam surat resmi yang ditujukan kepada MPR.

Apabila surat pengunduran diri telah diterima, MPR akan memproses dan menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Lembaga tersebut kemudian menyurati Presiden Prabowo untuk memberitahukan kondisi tersebut sekaligus meminta pengajuan calon pengganti sesuai ketentuan konstitusi.

Dalam mekanisme yang dijelaskan Yusril, Prabowo harus mengusulkan dua orang calon wakil presiden kepada MPR. Pengajuan tersebut juga wajib dilengkapi berkas persyaratan masing-masing calon agar proses pemilihan dapat dilaksanakan sesuai aturan ketatanegaraan.

Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang untuk memilih satu dari dua calon yang telah diajukan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 60 hari setelah MPR menerima surat dari Presiden mengenai pengajuan calon wakil presiden.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Aturan ini menjadi landasan hukum agar pergantian pejabat negara tidak dilakukan secara sepihak dan tetap memiliki legitimasi konstitusional.

Di tengah pembahasan mengenai kemungkinan pergantian tersebut, Yusril juga memberikan penegasan mengenai status Gibran saat ini. Menurutnya, keputusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis menghapus kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Status tersebut tetap berlaku selama belum ada pengunduran diri atau pemberhentian melalui mekanisme yang sah.

Yusril turut menyinggung persoalan pembuktian dokumen pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari polemik hukum belakangan ini. Ia menilai bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah bersifat final dengan materi perkara yang sama membuat upaya hukum lanjutan melalui jalur tersebut tidak lagi memiliki ruang sebagaimana yang diharapkan.

Meski begitu, persoalan pengunduran diri dan kedudukan wakil presiden merupakan dua hal yang harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum masing-masing. Yusril menegaskan bahwa selama proses pengunduran diri belum dilakukan secara resmi, Gibran masih berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur ketika bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika politik dan hukum yang berkaitan dengan sejumlah putusan lembaga peradilan. Prasetyo juga menjelaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Selain menyampaikan niat mundur, Gibran disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkembangan ini membuat perhatian publik tertuju pada langkah politik dan hukum yang akan diambil selanjutnya, termasuk kemungkinan diprosesnya mekanisme penggantian wakil presiden melalui MPR.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.