Jakarta, Semangatnews.com – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipastikan akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mabes Polri menjadwalkan kelanjutan proses persidangan terhadap para tersangka lainnya pada pekan depan setelah pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim selesai dilakukan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran etik terhadap para tersangka masih berjalan. Menurutnya, sidang terhadap tiga orang yang belum menjalani pemeriksaan etik akan segera dilaksanakan setelah seluruh tahapan pemeriksaan penyidik terpenuhi.
Johnny memastikan tidak ada pihak yang dikecualikan dari proses penegakan kode etik, termasuk mantan pejabat tertinggi di tubuh Polri. Setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya melalui mekanisme internal kepolisian.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa jabatan dan pangkat tidak menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda dalam penanganan perkara. Polri menyatakan seluruh proses akan mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku bagi setiap anggota institusi tersebut.
Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi lainnya yang masih menunggu sidang etik adalah Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiganya merupakan bagian dari empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Dalam sidang tersebut, mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota kepolisian.
Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan ketika bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia disebut memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur operasional.
Penanganan kasus tersebut tidak hanya dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian, tetapi juga melalui proses penyidikan pidana oleh Bareskrim. Para tersangka dijerat menggunakan sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan dugaan penyadapan serta akses terhadap sistem elektronik.
Dalam pengembangan penyidikan, kepolisian juga mendalami dugaan adanya pihak lain yang menjadi sasaran penyadapan. Informasi awal menyebutkan bahwa dugaan praktik tersebut kemungkinan menyasar sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat.
Perkara ini semakin menjadi perhatian karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut menyoroti kasus tersebut sebagai persoalan serius yang perlu ditangani secara menyeluruh.
Dengan rencana dilanjutkannya sidang etik pada pekan depan, perhatian publik kini tertuju pada proses pemeriksaan terhadap Listyo Sigit dan dua tersangka lainnya. Hasil persidangan nantinya akan menjadi bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban etik masing-masing personel, sementara proses hukum pidana tetap berjalan untuk mengungkap fakta dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.(*)

