Jakarta, Semangatnews.com – Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan kader maupun nama lain untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa keputusan menentukan calon pengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Sikap itu menjadi respons resmi partai terhadap perkembangan politik nasional setelah pengunduran diri Gibran dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.
AHY mengatakan, Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden kepada Prabowo. Menurutnya, proses pengisian jabatan tersebut telah memiliki mekanisme yang jelas sehingga seluruh pihak harus menghormati aturan ketatanegaraan.
Ia merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Demokrat untuk tidak mengambil inisiatif mengusulkan kandidat sendiri.
Melalui mekanisme tersebut, Presiden Prabowo memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, lembaga tersebut menjalankan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.
AHY menegaskan bahwa Demokrat akan menghormati seluruh tahapan yang menjadi kewenangan Presiden dan MPR. Ia menilai kepatuhan terhadap konstitusi merupakan hal penting untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan proses pergantian jabatan berjalan secara tertib.
Sebelum mengumumkan sikap tersebut, AHY mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Komunikasi dilakukan melalui video call pada Jumat pagi ketika SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan sikap partai sejalan dengan konstitusi internal Demokrat. Setelah komunikasi dengan SBY, AHY kemudian menyampaikan keputusan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo.
Selain membahas mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, AHY turut mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam berbagai spekulasi mengenai kandidat yang berpotensi mengisi posisi tersebut. Ia meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada proses konstitusional untuk berjalan sebagaimana mestinya.
AHY juga menekankan bahwa perubahan dalam dinamika politik nasional tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat. Menurutnya, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan nasional perlu dilanjutkan meskipun terjadi perubahan dalam susunan kepemimpinan negara.
Sikap Demokrat tersebut memperlihatkan pilihan partai untuk tidak terlibat dalam pengajuan kandidat Wakil Presiden dan menyerahkan prosesnya kepada Presiden Prabowo. Partai itu berharap seluruh tahapan pengisian jabatan RI 2 dapat berlangsung sesuai konstitusi tanpa memunculkan polemik politik yang berkepanjangan.(*)
