Masih Kurang Rp514 Triliun, Strategi Kemenkeu Kejar Pajak 2026 Jadi Sorotan Pengamat

by

Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memperkuat berbagai strategi untuk mengejar target penerimaan pajak sepanjang 2026. Hingga memasuki November, realisasi penerimaan masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Kondisi ini memunculkan perhatian dari pengamat ekonomi yang meminta pemerintah tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam melakukan pemungutan pajak.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 76,2 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Pemerintah masih membutuhkan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sisa penerimaan tersebut akan diupayakan terkumpul dalam dua bulan terakhir tahun ini. Menurutnya, pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan pemerintahan lainnya.

Untuk mempercepat pengumpulan penerimaan, DJP menyiapkan pengawasan yang lebih intensif terhadap sejumlah sektor ekonomi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, transportasi, serta pergudangan menjadi fokus karena memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan negara.

Selain sektor usaha konvensional, pemerintah juga mulai mengoptimalkan potensi pajak dari kegiatan ekonomi digital. Perkembangan transaksi melalui marketplace dan layanan digital dinilai memberikan peluang penerimaan yang perlu dikelola melalui sistem perpajakan yang lebih efektif dan adil.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penerapan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet bruto pedagang melalui marketplace sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kesetaraan kewajiban perpajakan antara pedagang yang berjualan secara daring dan pelaku usaha konvensional.

DJP juga mengandalkan sistem Coretax untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan akurasi data wajib pajak. Sistem tersebut memungkinkan otoritas pajak melakukan pencocokan informasi dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintahan, sektor perbankan, dan institusi bisnis lainnya.

Meski demikian, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru membebani dunia usaha. Pemerintah perlu memastikan setiap tindakan pemeriksaan dan penagihan memiliki dasar yang jelas serta tidak menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya.

Pengamat juga mendorong pemerintah memprioritaskan penagihan tunggakan pajak yang sudah berkekuatan hukum dibandingkan membuat kebijakan baru yang berpotensi menambah tekanan ekonomi. Pemanfaatan data perpajakan secara optimal dinilai dapat membantu menemukan potensi penerimaan tanpa harus meningkatkan beban masyarakat secara tidak proporsional.

Di samping itu, pencairan belanja pemerintah secara tepat waktu dinilai dapat membantu memperkuat penerimaan pajak. Ketika anggaran pemerintah tersalurkan ke berbagai sektor ekonomi, aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat berpotensi meningkat sehingga memberikan tambahan kontribusi melalui PPN maupun PPh.

Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan dalam pengelolaan restitusi pajak agar hak wajib pajak tetap terpenuhi. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan sesuai ketentuan merupakan bagian penting dari kepastian hukum sekaligus menjaga kelancaran arus kas perusahaan.

Dengan demikian, tantangan mengejar penerimaan pajak pada akhir 2026 tidak hanya berkaitan dengan besarnya angka yang harus dikumpulkan, tetapi juga bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat. Strategi pemungutan yang transparan, profesional, dan berkeadilan diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.