Jakarta, Semangatnews.com – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali memasuki babak baru. Kali ini, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026), untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran selama bertugas di lingkungan Bareskrim.
Sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut berlangsung secara tertutup. Pemeriksaan ini dilakukan setelah rangkaian pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Eko dinyatakan siap untuk disidangkan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di ruang sidang Biro Wabprof lantai dua Gedung Divpropam Polri. Ia memastikan proses persidangan merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.
Majelis sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam pemeriksaan tersebut, Eko disangkakan melanggar sejumlah ketentuan mengenai kode etik profesi Polri. Dugaan pelanggaran mencakup penyalahgunaan kewenangan, ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas, serta tindakan yang tidak sesuai prosedur dalam penggunaan akses sistem pemantauan komunikasi.
Dugaan perbuatan itu disebut berkaitan dengan akses Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri. Penyidik dan pemeriksa etik mendalami penggunaan fasilitas tersebut ketika Eko menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun Pelaksana Tugas pada bagian yang sama.
Perkara ini sebelumnya berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Selain Eko, nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi turut terseret dalam perkara tersebut.
Dalam perkembangan penyelidikan, dugaan akses ilegal disebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat pemerintah, tokoh politik, pengusaha, insan media, dan tokoh masyarakat, juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga terdampak.
Sebelum sidang Eko, Polri telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui mekanisme sidang etik. Putusan tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik yang terbukti dalam perkara ini dapat berujung pada pemberhentian sebagai anggota kepolisian. Namun, Ahrie masih memiliki hak untuk mengajukan banding.
Polri menyatakan seluruh proses penegakan etik akan dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen institusi untuk memastikan setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran mendapatkan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.
Sidang terhadap Eko Hadi pun menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tinggi kepolisian. Selain proses etik, perkembangan penyidikan pidana terhadap para tersangka juga dinantikan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut.(*)

