DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Upaya Pemulihan Kerugian Negara Masuki Babak Baru

by

Jakarta, Semangatnews.com – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia memasuki babak baru setelah DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun. Kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum negara dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung jalannya rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Dalam persidangan tersebut, Puan didampingi empat pimpinan DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu memaparkan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menjelaskan bahwa pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan bersama pemerintah sehingga rancangan regulasi tersebut dapat dibawa ke tingkat pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan kemudian meminta persetujuan anggota dewan terhadap pengesahan rancangan undang-undang. Seluruh peserta rapat yang hadir menyatakan setuju, kemudian Puan mengetuk palu sebagai tanda bahwa RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Dalam keterangannya sebelum pengesahan, Habiburokhman menyebut regulasi tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang telah berlangsung selama hampir dua dekade. Ia menilai penyelesaian RUU ini menjadi salah satu pekerjaan penting Komisi III DPR dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa percepatan pembahasan tidak terlepas dari keterlibatan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, Dasco telah memberikan dorongan kepada pimpinan dan anggota Komisi III sejak Agustus 2025 agar proses legislasi UU Perampasan Aset dapat segera dituntaskan.

Proses penyusunan aturan tersebut melibatkan pembahasan terhadap 397 daftar inventarisasi masalah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM tetap dipertahankan, 135 DIM mengalami perbaikan redaksional, 40 DIM mengalami perubahan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru yang dimasukkan dalam pembahasan.

Selain pembahasan internal, Komisi III DPR juga melakukan penyerapan aspirasi melalui 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, pakar, serta organisasi untuk memberikan masukan terhadap materi yang akan diatur dalam undang-undang.

Salah satu perhatian dalam pembahasan regulasi ini adalah perluasan penanganan terhadap kejahatan yang merugikan masyarakat. Habiburokhman mencontohkan penipuan melalui teknologi informasi, termasuk investasi bodong dan perdagangan saham ilegal, yang dapat menimbulkan kerugian besar serta melibatkan banyak korban.

Selain mengatur mekanisme perampasan aset, regulasi tersebut juga menegaskan bahwa pengesahan aturan baru tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan. Ketentuan mengenai sanksi pidana, termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan, tetap menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana yang diatur.

UU Perampasan Aset juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset melalui badan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Dengan disahkannya regulasi ini, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menangani aset hasil tindak pidana. Namun, penerapannya tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat agar upaya pemberantasan kejahatan tidak menimbulkan persoalan hukum baru.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.