Sembilan Aturan Etik Polri Berubah, Sidang Mantan Kapolri Listyo Sigit Jadi Sorotan

by

Jakarta, Semangatnews.com – Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 menjadi perhatian publik setelah dilakukan menjelang rencana sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Regulasi baru tersebut membawa sejumlah perubahan terhadap mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik bagi anggota kepolisian.

Peraturan yang diterbitkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada 16 November 2026 itu merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Terdapat sembilan ketentuan yang mengalami perubahan maupun penambahan dalam regulasi tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa penerbitan aturan baru tersebut salah satunya dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyelenggarakan sidang etik terhadap Listyo Sigit. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar proses pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai landasan hukum yang berlaku.

Perubahan yang cukup penting terdapat pada aturan pembentukan majelis KKEP. Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis wajib memiliki pangkat setara atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Melalui aturan terbaru, anggota majelis dapat berasal dari personel yang pangkatnya satu hingga dua tingkat lebih rendah.

Dengan perubahan tersebut, proses pemeriksaan terhadap anggota berpangkat jenderal bintang empat tidak lagi terkendala persyaratan kesetaraan pangkat dalam pembentukan majelis. Ketentuan serupa juga diterapkan terhadap susunan anggota majelis KKEP Banding.

Selain itu, hak pengajuan banding mengalami pembatasan. Apabila aturan lama memberikan kesempatan kepada pelanggar dan keluarganya untuk mengajukan banding, kini hak tersebut hanya dapat digunakan oleh anggota yang bersangkutan. Perubahan ini sekaligus memperjelas pihak yang memiliki kewenangan dalam menempuh proses banding.

Polri juga memperkuat mekanisme penanganan hasil audit investigasi dengan menambahkan kewajiban gelar perkara. Dalam proses tersebut, sejumlah fungsi internal harus dilibatkan, mulai dari pengawasan, sumber daya manusia, bidang hukum, hingga profesi dan pengamanan. Langkah ini bertujuan memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui prosedur yang terkoordinasi.

Ketentuan pemanggilan pemeriksaan turut mengalami perubahan dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum jadwal pemeriksaan. Penyesuaian ini membuat penghitungan waktu pemanggilan menjadi lebih singkat karena hari libur dan akhir pekan tetap masuk dalam perhitungan.

Sementara itu, pelaksanaan sidang etik kini dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media elektronik. Kehadiran terduga pelanggar secara daring dimungkinkan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Ketua KKEP. Perubahan tersebut memberikan alternatif pelaksanaan persidangan apabila kehadiran fisik tidak memungkinkan.

Perubahan lain menyangkut penempatan anggota Polri di tempat khusus selama proses penanganan pelanggaran. Batas maksimal yang sebelumnya mencapai 30 hari kerja kini dipersingkat menjadi 20 hari kalender. Penyesuaian tersebut dilakukan pada ketentuan Pasal 98 dan Pasal 109 dalam regulasi kode etik kepolisian.

Ketentuan mengenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat juga diperbarui. Pada Pasal 111 ayat 2 huruf c, syarat terkait tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman lima tahun diperjelas menjadi lima tahun atau lebih. Dengan demikian, cakupan ketentuan tersebut turut meliputi tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun.

Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 turut mendapatkan tanggapan dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai perubahan tersebut merupakan kebutuhan mendesak agar Polri dapat memeriksa anggota dengan pangkat tinggi tanpa terbentur ketentuan hierarki sebelumnya. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai penerbitan regulasi baru menjadi solusi untuk mengatasi persoalan persyaratan pangkat dalam pembentukan majelis etik. Dengan adanya aturan tersebut, pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit diharapkan dapat berlangsung berdasarkan mekanisme hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.