Jakarta, Semangatnews.com – Pemberantasan kejahatan di Indonesia memasuki babak baru setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi ini tidak hanya memberikan kewenangan perampasan kekayaan hasil korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Undang-undang tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani setelah rancangan aturan tersebut melalui proses pembahasan panjang selama kurang lebih 18 tahun.
Salah satu perubahan mendasar yang dibawa regulasi ini adalah perluasan mekanisme perampasan aset. Negara dapat mengambil alih harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana melalui putusan pidana berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.
Berdasarkan Pasal 4, tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus utama penerapan aturan tersebut. Namun, cakupannya tidak berhenti pada korupsi karena undang-undang ini juga menyasar kejahatan narkotika, psikotropika, terorisme, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Dengan ketentuan ini, aset yang diperoleh melalui kejahatan berbasis digital juga dapat menjadi objek perampasan sepanjang memenuhi unsur dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Tidak hanya uang tunai atau barang yang diperoleh secara langsung dari tindak pidana, cakupan aset yang dapat dirampas juga cukup luas. Pasal 5 memasukkan harta kekayaan yang telah dialihkan kepada pihak lain atau diubah menjadi bentuk kekayaan berbeda, termasuk modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi yang berasal dari aset hasil kejahatan.
Barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana juga termasuk dalam kategori aset yang dapat dirampas. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana serta kemungkinan penggunaan aset sah milik pelaku untuk mengganti nilai aset hasil kejahatan yang tidak dapat ditemukan.
Meski demikian, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana memiliki batasan yang harus dipenuhi. Pasal 6 menyebutkan mekanisme tersebut dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan melalui mekanisme ini paling sedikit Rp 1 miliar.
Ketentuan lainnya terdapat dalam Pasal 7 yang menegaskan bahwa perampasan aset tidak serta-merta membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, upaya mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tidak menggantikan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Untuk memastikan aset yang telah dirampas dapat dikelola secara tepat, undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan pengelola dan badan pengawas. Kedua lembaga tersebut dibentuk oleh Presiden. Badan pengelola bertanggung jawab terhadap aset yang telah diambil alih negara, sementara badan pengawas bertugas mengawasi proses perampasan dan pengelolaannya.
Penerapan regulasi ini juga memiliki batas waktu dan ketentuan tersendiri. Pasal 72 menegaskan UU Perampasan Aset tidak berlaku surut, sedangkan Pasal 74 menetapkan aturan tersebut mulai dilaksanakan 12 bulan setelah diundangkan dan setelah pembentukan badan pengelola serta pengawas. Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset sekaligus memberikan instrumen hukum yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan.(*)

