Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pengesahan regulasi tersebut menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan serta anggota DPR dari berbagai fraksi. Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun. Puan menyampaikan rasa syukur karena regulasi yang dinantikan tersebut akhirnya dapat disetujui menjadi undang-undang melalui mekanisme persetujuan bersama di rapat paripurna. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah memungkinkan negara melakukan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme tersebut dikenal sebagai non-conviction based forfeiture. Namun, perampasan aset juga tetap dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3. Dengan adanya aturan ini, proses pengembalian aset hasil tindak pidana diharapkan tidak selalu terhambat ketika pelaku belum dapat menjalani proses peradilan karena kondisi tertentu. Meski demikian, penerapannya tetap harus mengikuti persyaratan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pasal 4 mengatur sejumlah tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Selain korupsi, ketentuan tersebut mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Sementara itu, Pasal 5 menjelaskan cakupan aset yang dapat dirampas negara. Aset tersebut meliputi harta kekayaan hasil tindak pidana, keuntungan yang berasal dari aset kejahatan, barang yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, hingga aset lain milik pelaku yang sah untuk mengganti kerugian akibat aset hasil kejahatan yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Perampasan aset tanpa putusan pidana juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pasal 6 menetapkan lima kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut diterapkan, yakni ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaan pelaku tidak diketahui. Selain itu, aset yang menjadi objek perampasan harus memiliki nilai sekurang-kurangnya Rp 1 miliar. Hal lain yang ditegaskan dalam Pasal 7 adalah perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, penyitaan kekayaan dan proses penegakan hukum terhadap seseorang merupakan dua hal yang tetap dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan dua badan baru oleh Presiden. Badan pertama bertugas mengelola aset yang telah dirampas negara, sedangkan badan kedua menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 53 dan Pasal 61. Meski telah disahkan, penerapan UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku saat pengesahan dilakukan. Pasal 72 menyebutkan aturan ini tidak berlaku surut dan hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Berdasarkan Pasal 74, pelaksanaannya dimulai 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan pengawas terbentuk.

by

Jakarta, Semangatnews.com – Pemberantasan kejahatan di Indonesia memasuki babak baru setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Regulasi ini tidak hanya memberikan kewenangan perampasan kekayaan hasil korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Undang-undang tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani setelah rancangan aturan tersebut melalui proses pembahasan panjang selama kurang lebih 18 tahun.

Salah satu perubahan mendasar yang dibawa regulasi ini adalah perluasan mekanisme perampasan aset. Negara dapat mengambil alih harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana melalui putusan pidana berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan Pasal 4, tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus utama penerapan aturan tersebut. Namun, cakupannya tidak berhenti pada korupsi karena undang-undang ini juga menyasar kejahatan narkotika, psikotropika, terorisme, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Dengan ketentuan ini, aset yang diperoleh melalui kejahatan berbasis digital juga dapat menjadi objek perampasan sepanjang memenuhi unsur dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Tidak hanya uang tunai atau barang yang diperoleh secara langsung dari tindak pidana, cakupan aset yang dapat dirampas juga cukup luas. Pasal 5 memasukkan harta kekayaan yang telah dialihkan kepada pihak lain atau diubah menjadi bentuk kekayaan berbeda, termasuk modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi yang berasal dari aset hasil kejahatan.

Barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana juga termasuk dalam kategori aset yang dapat dirampas. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana serta kemungkinan penggunaan aset sah milik pelaku untuk mengganti nilai aset hasil kejahatan yang tidak dapat ditemukan.

Meski demikian, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana memiliki batasan yang harus dipenuhi. Pasal 6 menyebutkan mekanisme tersebut dapat diterapkan apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya. Nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan melalui mekanisme ini paling sedikit Rp 1 miliar.

Ketentuan lainnya terdapat dalam Pasal 7 yang menegaskan bahwa perampasan aset tidak serta-merta membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, upaya mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tidak menggantikan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Untuk memastikan aset yang telah dirampas dapat dikelola secara tepat, undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan pengelola dan badan pengawas. Kedua lembaga tersebut dibentuk oleh Presiden. Badan pengelola bertanggung jawab terhadap aset yang telah diambil alih negara, sementara badan pengawas bertugas mengawasi proses perampasan dan pengelolaannya.

Penerapan regulasi ini juga memiliki batas waktu dan ketentuan tersendiri. Pasal 72 menegaskan UU Perampasan Aset tidak berlaku surut, sedangkan Pasal 74 menetapkan aturan tersebut mulai dilaksanakan 12 bulan setelah diundangkan dan setelah pembentukan badan pengelola serta pengawas. Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset sekaligus memberikan instrumen hukum yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.