Anggaran Bencana BNPB Rp148 Miliar Jadi Sorotan KPK, Lima Orang Telah Ditetapkan Tersangka

by

Jakarta, Semangatnews.com – Pengelolaan anggaran penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut tengah mengusut dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang nilainya mencapai sekitar Rp148 miliar selama periode 2024–2026.

Dalam perkembangan terbaru, KPK kembali memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian pada Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme penggunaan anggaran, khususnya terkait dugaan pengaturan pembagian proyek kepada sejumlah perusahaan swasta atau vendor tertentu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Rustian penting karena yang bersangkutan juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan kedudukan tersebut, Rustian dinilai memiliki pengetahuan mengenai proses pengadaan yang menggunakan dana siap pakai di lingkungan BNPB.

Penyidik menggali bagaimana proses penunjukan langsung dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan menentukan perusahaan pelaksana, serta bagaimana pembagian proyek kepada pihak swasta berlangsung. KPK juga ingin mengetahui apakah terdapat pihak tertentu yang mengendalikan proses pengadaan tersebut.

Penggunaan Dana Siap Pakai memang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pengadaan barang dan jasa biasa. Dalam kondisi tertentu, BNPB dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung tanpa melalui proses lelang, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku.

Meski demikian, KPK menduga mekanisme tersebut berpotensi disalahgunakan. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan, pemberian uang imbalan atau kickback, serta pengaturan proyek agar hanya perusahaan tertentu yang memperoleh pekerjaan.

Sebelumnya, KPK juga mengungkap adanya dugaan penggunaan perusahaan pinjam bendera dalam proses pengadaan. Sejumlah proyek disebut dikerjakan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan, salah satu tersangka dalam perkara tersebut. Selain itu, terdapat dugaan perusahaan tertentu harus memberikan sejumlah uang kepada oknum di BNPB agar mendapatkan penunjukan langsung.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak terkait pengadaan di lingkungan BNPB. Dari hasil penyidikan, lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Syifa Nrika Ghifarin, dan Gery Prasetiawan.

Bima diketahui merupakan tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Sementara Richard Erlangga juga merupakan tenaga ahli, Gabriel Purwaka Sigit menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan berasal dari pihak swasta.

Dalam pengusutan perkara tersebut, KPK turut menelusuri penggunaan DSP untuk menangani sejumlah bencana besar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kebakaran hutan dan lahan di Papua serta Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta aliran dana dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap Rustian menjadi bagian dari upaya memperjelas proses pengadaan dan dugaan pengaturan proyek, sekaligus memastikan dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana tidak diselewengkan demi kepentingan pihak tertentu.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.