Jakarta, Semangatnews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sasaran penyebaran informasi palsu setelah muncul narasi viral yang mengatasnamakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Narasi tersebut mengklaim adanya pembagian dana program kepada presiden, namun belakangan dipastikan tidak benar.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang tercantum dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan sebagai respons atas meningkatnya penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. BGN menilai klarifikasi cepat diperlukan agar informasi keliru tidak semakin meluas.
Menurut Nanik, masyarakat harus lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang muncul di ruang digital. Setiap informasi yang belum memiliki sumber jelas sebaiknya tidak langsung dipercaya maupun disebarluaskan.
BGN menegaskan seluruh kebijakan dan pernyataan resmi lembaga hanya diumumkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah diverifikasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan nama lembaga oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam beberapa waktu terakhir, BGN memang cukup aktif melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu yang beredar. Mulai dari isu penghentian dana MBG hingga kabar operasional dapur program yang disebut dihentikan, semuanya telah dibantah secara resmi.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dan terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah. Komitmen pemerintah terhadap program tersebut disebut tidak berubah meskipun terdapat sejumlah dinamika administratif.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar manfaatnya lebih tepat sasaran. Berbagai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperkuat tata kelola serta kualitas layanan MBG.
Meningkatnya penyebaran hoaks mengenai program pemerintah menunjukkan pentingnya edukasi literasi digital kepada masyarakat. Kemampuan membedakan informasi valid dan palsu menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di era media sosial.
Pakar komunikasi menilai penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kebingungan publik hingga menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara. Oleh karena itu, budaya cek fakta perlu terus diperkuat.
Melalui klarifikasi terbaru ini, BGN berharap masyarakat lebih mengutamakan informasi dari sumber resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi publik sekaligus mendukung keberhasilan program-program nasional.(*)
