Jakarta, Semangatnews.com – Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rombakan besar di tubuh organisasinya melalui mutasi jabatan yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/II/KEP./2026, yang terbit pada 27 Februari 2026. Rombakan ini melibatkan 54 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen), termasuk pejabat yang harus menjalani evaluasi karena beragam masalah etik dan hukum.
Salah satu nama yang paling mencuri perhatian publik dalam daftar mutasi ini adalah AKBP Didik Putra Kuncoro, mantan Kapolres Bima Kota yang kini dimutasi menjadi perwira menengah di Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Mutasi ini bertujuan mempermudah proses administrasi pelaksanaan putusan sidang kode etik yang menjeratnya.
Didik telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menyusul keterlibatannya dalam kasus narkotika yang turut menyeretnya sebagai tersangka. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses penegakan disiplin internal Polri sekaligus memenuhi ketentuan administratif.
Kasus yang menjerat Didik berawal dari dugaan penerimaan “uang keamanan” dari bandar narkoba bernama Koko Erwin, yang kemudian turut ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dalam operasi beberapa hari terakhir. Uang itu diduga disalurkan melalui mantan Kasat Narkoba di Polres Bima Kota, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran etik berat.
Selain itu, belasan tersangka lain terkait jaringan yang sama dibawa ke Bareskrim dalam rentetan penanganan kasus narkotika yang kini terus berkembang di tingkat penyidikan. Langkah penangguhan ini menjadi sorotan karena berdekatan dengan keputusan mutasi terhadap Didik.
Tak hanya kasus yang melibatkan Didik, mutasi ini juga mencakup pejabat lainnya yang terkena evaluasi atau demosi, satu di antaranya adalah eks Kapolresta Sleman di Polda DIY yang ditarik ke Divisi Hukum (Divkum) Polri untuk evaluasi internal. Keputusan ini menandai sikap tegas institusi dalam menempatkan integritas sebagai salah satu kriteria utama dalam jenjang karier kepolisian.
Perubahan posisi juga mencakup promosi, pergeseran setara, dan pejabat yang memasuki masa pensiun, sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk memastikan kinerja Polri tetap adaptif terhadap tantangan tugas ke depan. Area strategis pun tak luput dari penyegaran ini termasuk dalam satuan elite pemberantasan korupsi dan unit unit struktural lainnya.
Mutasi terhadap pejabat yang tersandung masalah menjelang penegakan etik dan hukum dipandang sebagai langkah Polri untuk memperkuat kredibilitas lembaga di mata publik. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa tindakan pelanggaran etik maupun pidana akan dijerat tanpa pandang bulu, terutama ketika menyangkut aparat penegak hukum sendiri.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa keseluruhan mutasi ini dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi sekaligus bagian dari kebijakan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Polri. Ia menekankan pentingnya adaptasi pejabat yang mendapatkan amanah baru untuk menunjukkan dedikasi serta integritas dalam setiap tugas.
Dari sejumlah mutasi yang dilakukan, banyak pihak melihat langkah tersebut sebagai momentum evaluasi besar-besaran terhadap personel yang sebelumnya dinilai bermasalah atau perlu penyegaran. Hal ini sejalan dengan upaya modernisasi dan profesionalisme institusi Polri dalam konteks reformasi internal yang sedang berlangsung.
Di tengah perubahan struktural yang terjadi, publik terus mengamati respons dan dampak dari mutasi ini, terutama terkait ekspektasi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum yang adil.
Dengan perspektif manajemen organisasi yang semakin menonjol dalam kebijakan mutasi, Polri berharap dapat terus memperkuat disiplin internal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.(*)
