Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan besarnya upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Tanah Air sepanjang 2026. Dalam penanganan bencana tersebut, pemerintah mengerahkan sekitar 71.000 personel untuk memadamkan api sekaligus mengendalikan penyebaran kabut asap.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura karena kabut asap dari kebakaran di Indonesia turut berdampak terhadap masyarakat kedua negara.
Prabowo menjelaskan bahwa kebakaran hutan berskala besar yang terjadi di Indonesia berlangsung selama hampir empat bulan sebelum akhirnya mulai dapat dikendalikan. Kabut asap yang dihasilkan tidak hanya menjadi persoalan dalam negeri, tetapi juga menyebar melintasi perbatasan hingga mencapai wilayah negara tetangga.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi situasi tersebut. Ia juga mengakui bahwa penanganan kebakaran hutan membutuhkan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam jumlah besar.
Besarnya operasi pemadaman tersebut turut menimbulkan korban jiwa dari kalangan petugas. Prabowo menyebut sebanyak 16 personel meninggal dunia ketika menjalankan tugas memerangi kebakaran, sedangkan sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka akibat operasi di lapangan.
Selain kehilangan personel, Indonesia juga kehilangan dua unit helikopter selama proses penanggulangan karhutla. Pengorbanan tersebut menggambarkan besarnya risiko yang dihadapi petugas ketika berusaha mengendalikan kebakaran di kawasan hutan dan lahan yang terdampak.
Prabowo juga menyinggung pengaruh kondisi iklim terhadap meningkatnya risiko kebakaran sepanjang tahun ini. Fenomena El Nino yang disebut sebagai salah satu yang paling parah dalam lima dekade terakhir memperburuk situasi karena kondisi cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya serta meluasnya titik api.
Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Prabowo mengungkapkan bahwa sebanyak 17 konsesi perusahaan telah dicabut sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kebakaran.
Pemerintah juga mencatat 26 perusahaan masih dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar untuk segera didakwa. Sementara itu, total perusahaan yang sedang diselidiki kepolisian terkait kasus karhutla mencapai 104 perusahaan.
Menurut Prabowo, penanganan karhutla ke depan harus mengalami perubahan pendekatan. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan mitigasi ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi perlu membangun sistem pencegahan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Untuk mendukung perubahan tersebut, pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan badan baru dan sejumlah program khusus yang berorientasi pada pencegahan kebakaran. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun berikutnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Prabowo berharap Indonesia dapat menangani persoalan karhutla secara lebih efektif sekaligus mencegah dampaknya meluas ke negara lain. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat, sehingga perlindungan lingkungan dan kerja sama regional ASEAN dapat berjalan beriringan.(*)

