Jakarta, Semangatnews.com – Hasil survei terkini dari Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai angka 78,1 persen setelah genap satu tahun menjabat.
Survei yang dilakukan antara 3 hingga 10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden ini memiliki margin of error ± 2,9 persen. Dari total responden, 9,8 persen menyatakan sangat puas dan 68,3 persen cukup puas, sementara 19,3 persen menyatakan tidak puas dan 2,6 persen memilih tidak tahu.
Salah satu faktor utama yang mendorong tingkat kepuasan adalah persepsi publik terhadap figur kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa. Program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis juga disebut sebagai daya tarik positif di mata masyarakat.
Meski demikian, survei juga mencatat sejumlah catatan penting. Publik yang menyatakan tidak puas seringkali mengemukakan isu ekonomi yang belum stabil, harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, serta penyerapan lapangan kerja yang di bawah harapan.
Distribusi kepuasan publik ternyata cukup merata di berbagai wilayah. Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan persentase tertinggi, yakni sekitar 85,4 persen, diikuti Kalimantan dan Sumatera. Sebaliknya, angka paling rendah ditemukan di Maluku-Papua yang hanya mencatat sekitar 63,1 persen puas.
Di kalangan analis politik, angka 78 persen dinilai sebagai modal yang baik bagi pemerintahan, namun bukan berarti tanpa risiko. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum kepuasan tersebut sambil menyelesaikan persoalan struktural yang masih ada.
Misalnya, kendala stabilitas politik dan ekonomi makro menjadi sorotan utama. Meskipun tingkat kepuasan tinggi, survei mencatat bahwa aspek politik dan ekonomi makro masih berada di titik yang memerlukan perhatian khusus agar tidak mengikis kepercayaan masyarakat.
Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan telah menyebut bahwa dirinya berkomitmen untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Wakil Presiden Gibran pun menegaskan bahwa program pemberdayaan UMKM akan menjadi fokus utama.
Pemerintah pun mengindikasikan akan meluncurkan paket kebijakan baru yang lebih agresif dalam jangka menengah untuk menangani kenaikan harga serta menggenjot investasi produktif. Namun pelaksanaannya harus cepat agar harapan publik tetap terjaga.
Dengan data survei ini, pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan angin segar, tetapi juga disodorkan realitas: bahwa kepuasan tinggi bukan jaminan otomatis keberlanjutan stabilitas politik dan keberhasilan ekonomi. Masa depan tetap perlu dijawab dengan kinerja konkret.(*)
