Pakar Komunikasi DR.Dhimam Abror Djuraid; Kemenkominfo RI Kurang Efektif
SEMANGATNEWS.COM- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden RI Joko Widodo juga ditanggapi pakar Komunikasi DR. Dhimam Abror Djuraid.
Dikatakannya, dalam perspektif survei dan polling, tingkat kepercayaan terhadap seorang pemimpin yang naik turun adalah fenomena biasa,Rabu, 4 /08.
”Para pemimpin dunia pun mengalami fenomena yang sama, ketika dia membuat kebijakan populer dan membuat senang masyarakat pasti popularitas dan kepercayaan publik naik. Sebaliknya kalau dia membuat kebijakan yang tidak populer maka kepercayaan publik akan turun,” jelas mantan Pemimpin Redaksi Jawa Pos ini.
Dikatakan Dhiman, kebijakan PPKM yang diambil Presiden Jokowi kali ini tidak populer di mata masyarakat, selain itu, penanganan pandemi secara umum oleh pemerintah dianggap kurang efektif, karena itu kepercayaan masyarakat pun turun.
”Otomatis kredibilitas pemimpin itu turun di mata masyarakat, dia juga akan dianggap sebagai pemimpin yang kurang efektif. Kalau dikaitkan dengan perhelatan pilpres para ahli survei akan melihat angka di bawah 50 persen bagi petahana ini sudah masuk kategori lampu kuning yang harus diwaspadai,” urai Dhiman.
Dirinya pun mengkritisi sikap posisi Kemenkominfo. ”Ya Kemenkominfo tentu tidak bisa bekerja sendirian karena persoalannya kompleks. Tetapi kominfo seharusnya bisa memainkan fungsi yang lebih efektif dalam mendesain dan mengeksekusi komunikasi politik pemerintah. Dalam hal ini masih sangat banyak kelemahan yang ada di kominfo,” ungkapnya.
Lalu apa yang harus dilakukan Kemenkominfo sebagai salah satu Kementerian yang memiliki tupoksi komunikasi lintas sektoral, untuk meningkatkan kepercayaan publik ini?
Dhiman berharap Kemenkominfo harus lebih bisa merangkul semua elemen masyarakat supaya komunikasi politik pemerintah lebih efektif. Kominfo bisa lebih mengintensifkan kerjasama dengan “opinion leader” dan “opinion maker” dari kalangan masyarakat.
”Kemenkominfo harus melakukan pendekatan lebih intensif dengan para pemimpin informal di kalangan masyarakat. Selain itu Kominfo harus lebih intensif bekerjasama dengan media yang bisa menjadi ujung tombak komunikasi massa dengan masyarakat,” jelasnya.
Akademisi Untirta Boyke Pribadi juga menguraikan beberapa hal yang menjadi faktor menurunnya tren kepercayaan publik terhadap Jokowi. Salah satunya disebabkan karena komunikasi yang tidak terarah.
Kesimpangsiuran informasi dan adanya ketidak konsistenan informasi dari atas sampai bawah ditambah dengan kepanikan masyarakat di era pandemi yang cenderung menyimpulkan informasi dengan cepat sesuai selera pribadi ditambah dengan pesatnya teknologi informasi yang mempercepat tersebarnya.
Kabar hoaks atau informasi bohong menyebar begitu deras. Padahal ini terkait kepercayaan kepada kepemimpinan Fulltrust society adalah kondisinya sangat sempurna bagi kepemimpinan, dan kondisi rawan ada pada tingkat low trust atau bahkan zero trust society.
”Kemenkominfo harus berperan optimal dalam menjembatani komunikasi antara atas dan bawah hanya saja kominfo disibukkan dengan mengatasi persoalan hoaks,” tandasnya.
Johnny G. Plate harus meniru gaya Harmoko untuk menjembatani komunikasi antara Presiden dengan masyarakat. ”Pada masa Harmoko sangat dikenal komunikasi efektif dengan memanfaatkan media. Dalam kondisi sulit seperti ini, agar seluruh informasi tidak bias, jika kementerian tidak dapat berdiri di tengah, mungkin agar komunikasi dapat efektif dapat mengoptimalkan komunikasi milik pemerintah Seperti TVRI dan RRI,” urainya.
Boyke Pribadi yang juga Ketua ICMI Orwil Banten, meminta Kemenkominfo untuk membangkitkan modal sosial bangsa menuju fulltrust society, dengan mengurangi blunder-blunder berkomunikasi yang terjadi dan mampu memanfaatkan media media milik pemerintah agar menjadi media yang sangat terpercaya.
”Berikan masyarakat bukti bukan hanya janji. Janji-janji manis sangat tidak diperlukan pada masyarakat dengan kondisi low trust atau bahkan zero trust dengan demikian kita bisa keluar dari kondisi pandemi dengan baik,” timpal Boyke Pribadi.
Dugaan ketidak-adilan Kemkominfo dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.
Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut ”Berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber. Protes ketidakpercayaan tersebut, terungkap dari berbagai media di daerah untuk Peninjauan ulang Kegiatan Desiminasi KPCPEN di Kemenkominfo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atas surat dari SMSI dan konfirmasi dari kementerian *(ful/smsi)*
