KABUPATEN SOLOK, SEMANGATNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok mengikuti peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (22/1/2025).
Acara ini di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.
SPI merupakan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK
Survei ini mengukur tingkat integritas tata kelola pemerintahan di berbagai instansi.
Berdasarkan hasil SPI 2024, Kabupaten Solok memperoleh skor 75,76, yang masuk kategori waspada.
Meskipun belum mencapai kategori terbaik, skor ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 67,63. Capaian ini dinilai sebagai landasan penting untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan integritas aparatur.
Plh. Sekda, Editiawarman, mengapresiasi peningkatan tersebut namun mengakui masih banyak yang perlu ditingkatkan.
“Skor yang diraih cukup positif, tetapi hasil ini menunjukkan ada aspek yang harus diperbaiki. Survei ini menjadi acuan penting bagi kita untuk terus berinovasi, meningkatkan integritas, dan meminimalkan potensi korupsi,” ungkapnya.
Editiawarman menegaskan, Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen memperkuat pengawasan internal, transparansi, dan akuntabilitas melalui berbagai langkah konkret.
“Kami akan memantapkan sistem pelaporan, memperkuat kapasitas aparatur, serta mengoptimalkan penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan,” jelas Editiawarman.
Pemkab Solok juga berharap hasil survei ini memotivasi seluruh jajaran pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih bersih dan berkualitas.
“Kami bertekad memperbaiki setiap kelemahan yang ada dan memastikan seluruh aparatur memiliki komitmen kuat menjalankan tugas dengan integritas tinggi, bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Hadir Plh. Sekretaris Daerah, Editiawarman, Inspektur Pembantu V Urusan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi Hafizol Gafur beserta jajaran Inspektorat, kepala OPD, serta perwakilan OPD terkait lainnya.
