Jakarta, Semangatnews.com – Ribuan penambang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Timah, menuntut kenaikan harga beli timah. Mereka mengaku sangat dirugikan oleh harga saat ini yang dinilai tidak memadai untuk biaya operasional.
Aksi ini melahirkan suasana tegang. Para penambang berorasi dengan lantang, menuntut keadilan dan transparansi dari pihak perusahaan. Banner besar bertuliskan “Hargai Jerih Payah Kami” berkibar di lokasi aksi.
Buruh tambang mengeluhkan selisih biaya operasional yang semakin tinggi, sementara harga pembelian dari perusahaan tak kunjung naik. Mereka menyebut bahwa provinsi penghasil timah harus kebagian keuntungan yang adil.
Dalam tuntutannya, penambang meminta PT Timah segera menyesuaikan harga menjadi lebih wajar. Mereka juga mendesak agar peran Satgas tambang tidak memihak satu pihak, melainkan bersifat netral dan adil.
Unjuk rasa membuat aktivitas operasional kawasan pertambangan di Bangka Belitung sempat terganggu. Beberapa akses jalan masuk ditutup sementara untuk mengantisipasi kerusakan dan kerumunan massa.
Pihak keamanan terdepan, termasuk aparat kepolisian, dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi agar tetap kondusif. Beberapa sore muncul benturan kecil antara massa aksi dan petugas saat barikade akan dibongkar.
Menanggapi protes itu, Pemerintah pusat melalui instansi terkait meminta pihak PT Timah agar segera merespons tuntutan penambang. Kementerian ESDM dilaporkan turut memantau perkembangan negosiasi.
Presiden juga mendapat laporan tentang aksi tersebut. Melalui instruksi tertulis, ia meminta agar pihak perusahaan dan penambang duduk bersama mencari solusi tanpa eskalasi konflik.
Beberapa penambang menyatakan akan tetap tinggal di lokasi aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Mereka menyebut bahwa ini adalah “aksi keadilan ekonomi” demi kelangsungan hidup mereka.
Sementara itu, PT Timah menyebut akan segera melakukan komunikasi dengan penambang, mengevaluasi struktur harga pembelian timah, dan melakukan pembicaraan terbuka atas tuntutan mereka.
Ribuan suara dari para penambang memaksa semua pihak mengambil langkah cepat agar tenggat tuntutan tidak melebar menjadi konflik berkepanjangan.(*)
