Jakarta, Semangatnews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan apresiasi dan menyebut “top” ketika mendengar kabar bahwa BPI Danantara Daya Anagata akan berangkat ke China untuk membahas restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Respons spontan ini menggambarkan dukungan pemerintah terhadap langkah aktif BPI Danantara dalam mencari solusi konkret atas beban keuangan proyek tersebut.
Purbaya menilai bahwa inisiatif negosiasi ini merupakan sinyal positif karena menunjukkan adanya tindak lanjut nyata dalam pengelolaan utang. Ia menegaskan bahwa tindakan nyata jauh lebih penting dibandingkan sekadar wacana, apalagi menyangkut proyek besar yang menjadi simbol kerja sama strategis Indonesia dan China.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa pemerintah memberi ruang kepada BPI Danantara untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam restrukturisasi utang tanpa harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan agar proyek infrastruktur besar tetap berkelanjutan tanpa membebani fiskal negara.
Meski memberikan dukungan penuh, Purbaya mengaku tidak akan ikut langsung dalam rombongan ke China. Ia memilih untuk memantau jalannya negosiasi dari Jakarta, seraya menegaskan bahwa peran utama dalam pembahasan tersebut memang berada di tangan BPI Danantara sebagai holding BUMN yang bertanggung jawab atas proyek kereta cepat.
Salah satu poin utama dalam agenda negosiasi disebut mencakup pembahasan terkait perubahan tenor pinjaman, tingkat suku bunga, serta opsi penggunaan mata uang yang lebih stabil. Pemerintah China dikabarkan terbuka terhadap dialog ini dan siap mendukung langkah-langkah restrukturisasi yang menguntungkan kedua pihak.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menegaskan bahwa transparansi dan profesionalisme harus dijaga dalam proses negosiasi. Ia tidak ingin publik menilai bahwa APBN digunakan untuk menalangi utang proyek tanpa mekanisme yang jelas dan akuntabel.
Sikap Purbaya yang santai namun tegas ini dinilai banyak pihak sebagai upaya menegaskan batas antara tanggung jawab korporasi BUMN dan peran pemerintah. Dari sisi politik, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak serta-merta akan menanggung beban utang perusahaan negara; sementara dari sisi ekonomi, ini memperkuat keyakinan pasar terhadap kemampuan Indonesia mengelola keuangannya secara mandiri.
Meski begitu, sejumlah analis menilai tantangan masih besar. Negosiasi dengan China tidak hanya menyangkut soal angka, tetapi juga menyangkut reputasi dan kredibilitas kedua negara. Proses yang lambat atau tidak transparan bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.
Dari pihak BPI Danantara sendiri, manajemen telah menegaskan kesiapan penuh untuk membawa dua skema utama dalam negosiasi, yaitu opsi penambahan modal atau perubahan struktur kepemilikan aset infrastruktur. Langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam menjaga kesehatan keuangan proyek.
Pemerintah kini menaruh harapan besar pada hasil pertemuan di China tersebut. Jika negosiasi berjalan lancar, restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh dapat menjadi contoh sukses pengelolaan proyek besar tanpa harus membebani APBN, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia di mata mitra internasional.(*)
