Jakarta, Semangatnews.com – Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, sebagai bagian dari langkah penyidikan terkait dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022.
Menurut keterangan dari Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, penggeledahan dimaksudkan untuk mencari alat bukti berupa dokumen maupun data elektronik yang relevan dengan perkara. Ia menyebut bahwa status perkara sudah naik ke tahap penyidikan namun belum siap untuk diungkap secara penuh karena sedang dalam proses pencarian bukti.
Meski demikian, Anang tak menjabarkan secara rinci lokasi-lokasi spesifik yang digeledah atau siapa saja yang telah diperiksa sebagai saksi. Ia hanya menegaskan bahwa “beberapa saksi” telah dimintai keterangan.
Dalam prosesnya, Bea Cukai membenarkan adanya penggeledahan tersebut dan menyampaikan bahwa mereka akan bekerja sama penuh dengan penyidik. Pemeriksaan menyasar aktivitas ekspor limbah sawit yang sebelumnya dinilai memiliki potensi sebagai sumber energi terbarukan, namun dalam praktiknya justru diduga menjadi saluran korupsi.
Sumber di internal Kejagung mengungkap bahwa dokumen yang diamankan mencakup izin ekspor, surat jalan, data truk pengangkut hingga laporan keuangan terkait POME yang diekspor. Proses ini memunculkan sorotan bahwa pengawasan internal dan tata kelola di sektor ini masih rentan.
POME sendiri adalah limbah cair yang dihasilkan dari proses pengolahan tandan buah segar sawit menjadi minyak mentah, dan secara ideal dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi melalui pengolahan biogas. Namun penyidik curiga bahwa dalam rangkaian ekspor, terjadi pembukuan fiktif atau saluran pembayaran yang tidak transparan.
Para pengamat hukum menyambut upaya ini sebagai sinyal kuat bahwa penegakan hukum terhadap korupsi komoditas agraria semakin serius. Namun mereka juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar adalah memastikan dugaan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, terutama karena POME juga memiliki fungsi sah sebagai produk energi terbarukan.
Dampaknya terhadap publik dan pasar juga layak diperhatikan: jika pembukuan ekspor limbah sawit ini terbukti bermasalah, maka reputasi industri sawit Indonesia sebagai penyedia energi hijau bisa ikut terseret. Sementara itu pemerintah perlu memisahkan antara korupsi dengan potensi ekonomi sah dari POME.
Kejagung dan Bea Cukai saat ini terus bekerja secara tertutup karena status penyidikan. Seluruh pihak diimbau untuk bersabar menanti perkembangan resmi, sementara publik mengamati dengan antisipasi bagaimana mekanisme pengawasan ekspor limbah sawit akan dibenahi ke depan.
Ke depannya, hasil penggeledahan ini diharapkan menjadi titik awal dari penetapan tersangka dan pemulihan aset yang diduga hilang atau disalahgunakan dalam skema ekspor limbah sawit. Bila berhasil, kasus ini bisa menjadi preseden bagi penanganan tindak pidana ekonomi di sektor komoditas strategis.(*)
