Jakarta, Semangatnews.com – Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam perjalanan digitalisasi birokrasi Indonesia. Salah satu inovasi paling menonjol yang menandai era baru ini adalah hadirnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sebuah platform yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai jembatan data nasional.
SPLP hadir sebagai infrastruktur digital strategis yang memungkinkan integrasi data antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan sistem ini, berbagai lembaga pemerintah kini dapat saling terhubung, bertukar informasi secara aman, dan mempercepat layanan publik yang sebelumnya terhambat oleh sekat birokrasi.
Hingga kini, sebanyak 435 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) telah bergabung dan terhubung melalui SPLP. Jumlah tersebut mencakup sekitar 59,58 persen dari total 730 Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) di seluruh Indonesia. Peningkatan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan efisien.
Lebih lanjut, sebanyak 94 instansi di antaranya telah memiliki Application Programming Interface (API) aktif. Hal ini memungkinkan terjadinya transaksi data secara otomatis dan real-time antarinstansi dengan volume mencapai 58.752.578 kali pertukaran data sepanjang Januari hingga September 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa SPLP bukan hanya sekadar infrastruktur digital, melainkan juga fondasi untuk mewujudkan interoperabilitas antar sistem pemerintah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, tingkat ketersediaan sistem atau SLA uptime SPLP mencapai 99,914 persen hingga akhir kuartal ketiga 2025. Angka ini menunjukkan keandalan sistem yang tinggi dan komitmen Kemkomdigi dalam menjaga stabilitas layanan digital pemerintah.
Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa SPLP merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan birokrasi digital yang transparan, efisien, dan terintegrasi. Ia menegaskan, pemerintah kini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung tata kelola modern.
SPLP juga memungkinkan pemerintah untuk mempercepat layanan publik berbasis data, seperti integrasi data kependudukan, pajak, perizinan, dan pelayanan sosial. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
Ke depan, Kemkomdigi menargetkan seluruh K/L/D di Indonesia dapat terkoneksi penuh ke SPLP pada akhir tahun 2026. Dengan dukungan lintas kementerian dan partisipasi aktif pemerintah daerah, sistem ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia menuju birokrasi modern yang melayani rakyat secara optimal.(*)
