Jakarta, Semangatnews.com – Presiden Prabowo Subianto memberi jaminan kepada publik bahwa pemerintah akan menunaikan kewajibannya untuk membayar utang proyek kereta cepat nasional yang menyentuh angka sekitar Rp12 triliun per tahun.
Dalam pertemuan terbatas dengan sejumlah menteri dan pejabat terkait, Prabowo menyampaikan bahwa tanggung jawab pembiayaan proyek atas nama negara bukan hanya sebatas janji, melainkan komitmen yang tengah diuji.
Meski angka pastinya masih dalam proses verifikasi definitif, sumber di internal menyebut bahwa angka pembayaran tahunan tersebut didasarkan pada kalkulasi awal pinjaman dan bunga yang harus ditanggung lewat skema besar.
Presiden menyebut bahwa proyek kereta cepat, termasuk moda yang dikenal sebagai “Whoosh”, adalah bagian penting dari transformasi transportasi nasional dan harus berjalan dengan skema finansial yang sehat dan berkelanjutan.
Di hadapan para pejabat Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Prabowo meminta agar beban tersebut tidak menyumbang tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih jauh ia menegaskan bahwa penataan utang harus dilakukan dengan strategi realistis, termasuk kemungkinan restrukturisasi, perpanjangan tenor, atau pembayaran bertahap sesuai kemampuan fiskal negara.
Menteri keuangan dan koordinasi ekonomi dilaporkan telah diminta untuk segera mempresentasikan skema pembiayaan terbaik agar pembayaran utang tidak membebani proyek publik lainnya.
Para analis fiskal mencatat bahwa beban utang sebesar Rp12 triliun per tahun jelas menuntut kesiapan pembiayaan jangka panjang, terutama karena proyek kereta cepat memerlukan investasi besar, pendapatan operasional tinggi, dan pengembalian yang stabil.
Publik pun menunjukkan reaksi beragam: di satu sisi apresiasi terhadap komitmen pemerintah, namun di sisi lain ada kekhawatiran bahwa beban utang bisa menyedot alokasi untuk sektor lain seperti pendidikan atau kesehatan.
Presiden menutup arahannya dengan mengingatkan bahwa utang adalah amanah yang harus dikembalikan dengan cara yang transparan dan akuntabel, agar proyek kereta cepat tidak hanya menjadi simbol kemajuan tapi juga contoh pengelolaan yang matang.(*)
