Jakarta, Semangatnews.com – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah kepergiannya menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor memicu kritik luas dari publik maupun pemerintah pusat. Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, Mirwan mengakui bahwa keputusannya tersebut keliru dan tidak pantas dilakukan pada saat warganya sedang membutuhkan kehadiran pemimpin secara langsung.
Dalam pernyataannya, Mirwan menyampaikan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Aceh dan Aceh Selatan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengabaikan tanggung jawab, namun tetap mengakui bahwa langkahnya meninggalkan daerah ketika status darurat bencana sedang berlaku adalah sebuah kesalahan besar.
Banjir besar dan longsor yang melanda Aceh Selatan beberapa hari sebelumnya telah menyebabkan kerusakan luas, memutus akses jalan, serta mengganggu kehidupan ribuan warga. Dalam kondisi genting itu, publik dikejutkan oleh kabar bahwa sang bupati justru sedang berada di Arab Saudi. Kritik kian memuncak setelah terungkap bahwa permohonan izin kepergian yang diajukan Mirwan tidak diproses karena situasi darurat, namun ia tetap berangkat.
Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti keras tindakan Mirwan. Dalam rapat terbatas penanganan bencana di Aceh, Prabowo menyamakan tindakan meninggalkan wilayah saat bencana dengan “desersi”, sebuah istilah militer yang merujuk pada tindakan lari dari tugas. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Mirwan.
Di tingkat legislatif, Komisi II DPR juga menilai bahwa permintaan maaf Mirwan tidak menghapus potensi pelanggaran berat yang ia lakukan. Meski apresiatif terhadap pengakuan kesalahan tersebut, DPR menegaskan bahwa sanksi tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Mirwan, dalam klarifikasinya, menegaskan komitmennya untuk kembali fokus pada penanganan bencana dan pemulihan situasi di Aceh Selatan. Ia menyatakan bahwa dirinya siap memulihkan kepercayaan masyarakat dan bekerja lebih keras untuk memastikan segala kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi.
Meski demikian, sebagian warga Aceh Selatan merasa bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Mereka berharap langkah-langkah nyata segera dilakukan, terutama terkait perbaikan infrastruktur, bantuan logistik, dan pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat banjir dan longsor.
Kekecewaan masyarakat terlihat dari sejumlah komentar yang menyebut bahwa seorang pemimpin seharusnya berada di garis depan saat bencana melanda, bukan meninggalkan wilayah untuk urusan pribadi. Banyak warga menilai bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi pejabat daerah lainnya.
Sementara itu, pihak Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa Bupati Aceh Selatan telah menjalani pemeriksaan oleh Kemendagri terkait kepergiannya yang dilakukan tanpa izin. Pemeriksaan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan sanksi yang akan dijatuhkan.
Kementerian Dalam Negeri hingga kini disebut sedang mengkaji langkah apa yang paling tepat, mulai dari teguran keras hingga kemungkinan pemberhentian sementara. Keputusan tersebut dinantikan publik, mengingat kasus ini telah menjadi sorotan nasional.
Masyarakat Aceh Selatan kini berharap agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada polemik perjalanan umrah tersebut, tetapi juga pada percepatan upaya penanganan bencana yang masih berlangsung. Mereka mendesak agar seluruh pihak bekerja sama untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan efektif.
Bagi Mirwan MS, pernyataan maaf ini menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, di tengah kritik yang masih bergulir, tantangan terbesar adalah membuktikan bahwa ia mampu menebus kesalahan melalui tindakan nyata dan kepemimpinan yang hadir di saat warga paling membutuhkan.(*)
