Jakarta, Semangatnews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan dugaan fraud atau kecurangan yang berkaitan dengan kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Langkah ini diambil setelah otoritas menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana masyarakat yang dihimpun melalui platform tersebut.
Pelaporan ke aparat penegak hukum merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan OJK terhadap aktivitas DSI. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan dugaan pelanggaran prinsip tata kelola, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi sektor jasa keuangan.
OJK menyebut laporan telah disampaikan sejak Oktober 2025, seiring ditemukannya kejanggalan dalam pencatatan dan penyaluran dana para pemberi pinjaman atau lender. Otoritas juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri aliran dana yang diduga bermasalah.
Sebagai tindak lanjut, puluhan rekening yang terafiliasi dengan Dana Syariah Indonesia telah diblokir guna mencegah perpindahan dana lebih lanjut. Pemblokiran tersebut dilakukan untuk mengamankan sisa dana yang masih dapat diselamatkan demi kepentingan para korban.
Selain pelaporan ke Bareskrim, OJK juga telah menjatuhkan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha terhadap DSI. Perusahaan diminta menghentikan sementara aktivitas penghimpunan dana baru dan fokus menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para lender.
Kasus gagal bayar ini menarik perhatian luas karena jumlah korban yang terdampak mencapai ribuan orang dari berbagai daerah. Nilai kerugian yang dialami para lender diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Bareskrim Polri menyatakan telah menerima sejumlah laporan terkait perkara ini, baik dari OJK maupun dari perwakilan para korban. Aparat penegak hukum saat ini tengah mendalami unsur pidana dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Penyelidikan mengarah pada dugaan praktik penipuan dalam operasional perusahaan, termasuk indikasi proyek pembiayaan fiktif serta penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Modus tersebut diduga digunakan untuk menutupi kewajiban pembayaran kepada lender.
Fakta bahwa perusahaan telah beroperasi sebelum memperoleh izin resmi juga menjadi perhatian penyidik. Hal ini dinilai dapat memperberat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam jangka waktu cukup panjang.
OJK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Otoritas menyatakan tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan konsumen dan merusak kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.
Di sisi lain, kasus ini menjadi momentum evaluasi pengawasan terhadap layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya yang mengusung konsep syariah. Penguatan regulasi dan pengawasan dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
OJK juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi dan senantiasa memastikan legalitas serta rekam jejak penyelenggara sebelum menanamkan dana.
Dengan bergulirnya proses hukum di Bareskrim, publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan fraud ini dan memberikan keadilan bagi para korban.(*)
