Jakarta, Semangatnews.com – Pemerintah membuka kemungkinan melakukan efisiensi terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila kondisi fiskal negara menghadapi tekanan yang lebih besar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah tersebut masih bersifat opsi dan akan mengikuti keputusan presiden terkait kebijakan yang akan diambil pemerintah.
Purbaya menjelaskan pemerintah terus memantau perkembangan kondisi ekonomi global yang berpotensi memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga minyak dunia yang dapat memperbesar beban anggaran negara.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan simulasi atau stress test untuk melihat dampak kenaikan harga minyak terhadap kondisi fiskal. Dalam skenario tertentu, lonjakan harga minyak berpotensi membuat defisit APBN melebar melampaui batas aman yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam simulasi tersebut, jika harga minyak rata-rata mencapai sekitar 92 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit APBN diperkirakan bisa meningkat hingga sekitar 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari batas defisit yang selama ini dijaga pemerintah di sekitar 3 persen.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi penyesuaian belanja negara. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi pada beberapa program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa efisiensi tidak akan menyasar inti program yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi masyarakat. Program tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah karena menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Ia menjelaskan bahwa penghematan lebih mungkin dilakukan pada komponen belanja pendukung yang tidak berhubungan langsung dengan distribusi makanan. Misalnya, pengadaan peralatan atau fasilitas tertentu yang dinilai masih bisa ditunda atau disesuaikan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program besar pemerintah yang memiliki anggaran cukup signifikan. Pada tahun 2026, nilai anggaran program ini mencapai sekitar Rp335 triliun dengan target puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Besarnya anggaran tersebut membuat program ini menjadi salah satu komponen penting dalam belanja negara. Karena itu, setiap penyesuaian kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap penerima manfaat dan stabilitas fiskal negara.
Selain efisiensi pada program MBG, pemerintah juga mempertimbangkan langkah lain untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali. Salah satu opsi yang dibahas adalah menunda sebagian proyek infrastruktur yang bersifat multi-years atau dapat digeser ke tahun anggaran berikutnya.
Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal apabila tekanan terhadap anggaran negara meningkat. Penjadwalan ulang proyek dinilai lebih aman dibandingkan memangkas program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut masih bersifat opsi kebijakan dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah akan menunggu arahan serta keputusan presiden sebelum menentukan apakah efisiensi anggaran program MBG benar-benar akan diterapkan.(*)
