Pemerintah Siap Pungut Pajak Toko Online, Mulai Pertengahan 2026 Jika Ekonomi Stabil

by -

Jakarta, Semangatnews.com – Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak terhadap pelaku usaha toko online kembali mencuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan ini berpotensi diterapkan mulai pertengahan 2026.

Kebijakan tersebut tidak akan langsung diberlakukan tanpa pertimbangan matang. Pemerintah menegaskan bahwa penerapan pajak akan bergantung pada kondisi ekonomi nasional, khususnya pada kuartal II-2026.

Jika pertumbuhan ekonomi dinilai cukup kuat, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mulai menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak dari para pedagang online.

Skema yang disiapkan pemerintah adalah melalui pemungutan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22. Marketplace akan menjadi pihak yang memotong pajak langsung dari transaksi penjual di platform mereka.

Besaran pajak yang dikenakan relatif kecil, yakni sebesar 0,5 persen dari omzet penjualan. Nilai tersebut dihitung dari peredaran bruto dan tidak termasuk komponen pajak lain seperti PPN.

Namun tidak semua pedagang akan dikenakan pajak. Pemerintah memberikan batas minimal omzet, di mana pelaku usaha dengan pendapatan di bawah Rp500 juta per tahun tidak akan terkena pungutan.

Kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru. Regulasi terkait telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, namun implementasinya sempat ditunda karena kondisi ekonomi yang belum stabil.

Kini, dengan indikator ekonomi yang mulai membaik, pemerintah melihat peluang untuk kembali melanjutkan rencana tersebut secara bertahap.

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan persaingan yang lebih adil antara pedagang online dan offline. Selama ini, pelaku usaha konvensional mengeluhkan ketimpangan akibat maraknya perdagangan digital.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi respons terhadap membanjirnya produk impor di platform e-commerce yang dinilai menekan daya saing produk lokal.

Jika diterapkan, pajak toko online akan menjadi langkah besar dalam penataan sistem perpajakan digital di Indonesia, sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.