SOLOK SELATAN, SEMANGATNEWS.COM — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pauh Duo resmi dibuka oleh Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, Kamis (12/03/2026).
Kegiatan ini hadir Sekretaris Daerah, Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta unsur masyarakat sebagai forum untuk merumuskan dan menyepakati usulan prioritas pembangunan.
Wakil Bupati Yulian Efi menyampaikan bahwa capaian makro pembangunan daerah menunjukkan tren positif meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran dan dinamika kebijakan pemerintah pusat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,84 poin menjadi 74,01. Tingkat pengangguran menurun 0,17 persen menjadi 2,13 persen, dan angka kemiskinan turun 0,56 persen menjadi 6,00 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di atas 4 persen pada tahun 2025.
Yulian Efi menegaskan bahwa dinamika geopolitik ekonomi global, potensi bencana, serta kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran merupakan tantangan yang harus disikapi dengan bijak tanpa mengurangi semangat dalam membangun. Pemerintah daerah, kata dia, optimistis kondisi akan semakin membaik pada 2027.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga terus menjalankan berbagai program unggulan. Di bidang pendidikan, program seragam sekolah gratis telah terealisasi sebanyak 99.934 stel bagi siswa baru dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk lembaga pendidikan di bawah kewenangan provinsi dan Kementerian Agama. Program satu jorong satu rumah tahfidz juga menunjukkan perkembangan signifikan, dengan 432 rumah tahfidz dan 3.628 anak yang telah diwisuda.
Di sektor kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat telah mencapai 99,07 persen dari total penduduk, yang mengantarkan Solok Selatan meraih penghargaan UHC Award tingkat nasional sebagai capaian tertinggi di Sumatera Barat. Sementara itu, sebanyak 1.323 UMKM telah mendapat dukungan sarana dan prasarana melalui program UMKM Naik Kelas. Pembangunan infrastruktur juga terus didorong melalui peningkatan akses jalan, fasilitas pelayanan publik, serta normalisasi sungai untuk pengendalian bencana. (*)
