Jakarta, Semangatnews.com – Ketegangan di Jalur Gaza kembali memicu reaksi keras dari Indonesia setelah tentara Israel dilaporkan memasang spanduk bertuliskan “Rising Lion” di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi terhadap simbol kemanusiaan.
Peristiwa itu terjadi pada 20 April 2026, ketika pasukan Israel juga mengibarkan bendera negaranya di lokasi rumah sakit yang sebelumnya dibangun dari donasi masyarakat Indonesia.
Rumah Sakit Indonesia sendiri berada di wilayah Beit Lahia, Gaza Utara, dan telah lama menjadi simbol solidaritas rakyat Indonesia terhadap Palestina. Fasilitas tersebut dibangun melalui penggalangan dana publik dan diresmikan pada 2016.
Namun, konflik berkepanjangan di Gaza membuat rumah sakit tersebut mengalami kerusakan parah hingga tidak lagi beroperasi. Dalam beberapa laporan, fasilitas kesehatan di wilayah itu memang menjadi salah satu yang terdampak paling berat akibat konflik.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri langsung mengecam keras tindakan tersebut. Jakarta menyebut pemasangan spanduk militer di atas fasilitas kemanusiaan sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Dalam pernyataannya, pemerintah menilai penggunaan simbol militer di atas reruntuhan rumah sakit merupakan aksi provokatif yang melukai rasa kemanusiaan.
Spanduk “Rising Lion” sendiri dikaitkan dengan operasi militer Israel sebelumnya, yang semakin memperkuat kesan bahwa aksi tersebut memiliki pesan politik dan militer tertentu.
Indonesia juga menegaskan bahwa seluruh fasilitas medis harus dilindungi sesuai hukum humaniter internasional. Rumah sakit, dalam kondisi apa pun, tidak boleh dijadikan objek propaganda atau konflik.
Kecaman ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung Palestina dan menolak segala bentuk tindakan yang membahayakan warga sipil.
Peristiwa ini turut menambah daftar panjang insiden yang melibatkan fasilitas kesehatan di Gaza, yang selama ini menjadi sorotan dunia internasional.
Dengan meningkatnya ketegangan, Indonesia kembali menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan terhadap infrastruktur sipil di wilayah konflik.(*)
