Jakarta, Semangatnews.com – Pengalaman penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat sistem respons bencana. Salah satu persoalan yang muncul adalah keterbatasan stok logistik di sejumlah daerah terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kemudian mengusulkan agar setiap kabupaten dan kota memiliki gudang logistik dengan persediaan kebutuhan dasar. Gudang tersebut akan berfungsi sebagai cadangan yang bisa digunakan segera ketika bencana melanda.
Usulan itu disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan pascagempa NTT bersama Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nagekeo. Menurutnya, ketersediaan stok di tingkat daerah menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan cepat atau lambatnya bantuan awal diberikan kepada korban.
Suharyanto mengungkapkan masih terdapat gudang logistik BPBD yang kosong. Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat langsung memberikan sejumlah kebutuhan dasar kepada masyarakat setelah bencana terjadi dan harus menunggu bantuan dari luar daerah.
Padahal, masa awal setelah bencana merupakan periode penting bagi korban. Masyarakat membutuhkan makanan, tempat berlindung, selimut, serta berbagai kebutuhan mendesak lainnya sebelum bantuan dalam jumlah lebih besar datang.
Karena itu, konsep yang didorong BNPB adalah penyediaan buffer stock di daerah. Stok tersebut tidak dimaksudkan menggantikan peran bantuan dari pemerintah pusat, tetapi menjadi pertolongan pertama yang dapat digerakkan oleh pemerintah daerah.
Suharyanto memperkirakan kebutuhan logistik dasar untuk satu daerah berada di kisaran Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk menyediakan sejumlah kebutuhan pokok yang disimpan dan dikelola sebagai cadangan bencana.
Dengan skema tersebut, ketika bencana terjadi pemerintah daerah tidak perlu menunggu seluruh bantuan dikirim dari pusat. Bantuan awal dapat langsung dikeluarkan dari gudang sembari BNPB dan pemerintah pusat mengirimkan dukungan tambahan.
Presiden Prabowo merespons positif gagasan tersebut. Pemerintah pusat disebut akan menghitung kebutuhan secara nasional dan menyiapkan dukungan agar daerah memiliki fasilitas serta persediaan makanan untuk menghadapi kondisi darurat.
Kebijakan itu sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Keberadaan gudang saja tidak cukup apabila tidak disertai pengelolaan stok, pemantauan kebutuhan, serta mekanisme distribusi yang jelas.
Jika terealisasi, gudang logistik di setiap kabupaten dan kota dapat menjadi salah satu lapisan pertahanan pertama dalam penanganan bencana. Masyarakat di daerah rawan bencana diharapkan bisa memperoleh bantuan dasar lebih cepat, sementara pemerintah pusat memiliki waktu untuk mengerahkan bantuan lanjutan secara lebih terkoordinasi.(*)
