SAWAHLUNTO, SEMANGATNEWS.COM — Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah mendampingi Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat Arif Ardianto membuka kegiatan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dalam rangka memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Selasa (22/9/2026), di Saka Heritage Hotel Sawahlunto.
Kegiatan tersebut memberikan edukasi hukum terkait mitigasi risiko korupsi dalam tata kelola BUMDes. Sebanyak 103 peserta mengikuti kegiatan yang terdiri dari perangkat daerah terkait, pendamping desa, perangkat desa, serta pengelola BUMDes.
Penguatan kapasitas tersebut diarahkan agar para pengelola BUMDes memahami regulasi yang berlaku dan mampu menerapkannya dalam pengelolaan usaha maupun dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah mengatakan kompetensi dan integritas pengelola merupakan bagian penting dalam memastikan BUMDes dapat menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi desa secara optimal.
“Peserta diharapkan mengikuti seluruh materi secara responsif dan adaptif, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes,” ujarnya.
Menurut Jeffry Hibatullah, pemahaman terhadap regulasi juga penting untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam tata kelola sekaligus meminimalkan risiko hukum dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan usaha BUMDes.
Saat ini, dari 27 BUMDes yang ada di Kota Sawahlunto, sebanyak 25 BUMDes telah menyelesaikan pembentukan badan hukum sesuai dengan ketentuan regulasi.
Pemerintah Kota Sawahlunto, lanjutnya, akan terus melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan terhadap BUMDes agar pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan dan semakin profesional.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong BUMDes mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki desa, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan penguatan kapasitas melalui MPAK, pengelola BUMDes diharapkan tidak hanya memahami aspek usaha, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. (Nova)
