SAWAHLUNTO, SEMANGATNEWS.COM — Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah membuka kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) daerah rawan bencana, Rabu (23/9/2026), di Mervon Kandi, Sawahlunto.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta jajaran terkait penanggulangan bencana. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan mitigasi dan pengurangan risiko bencana di wilayah masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sawahlunto memaparkan hasil survei dan pemetaan terhadap sejumlah faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor.
Pemetaan tersebut menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengenali sumber-sumber kerawanan bencana sekaligus menentukan langkah mitigasi yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi.
Berdasarkan hasil pemetaan BPBD, terdapat empat faktor utama yang menjadi perhatian. Pertama, terganggunya resapan air akibat penebangan pohon yang berfungsi sebagai penahan tanah di kawasan lereng.
Kedua, masih terdapat riol jalan yang belum tersedia maupun tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, kapasitas riol yang belum maksimal dalam menampung limpasan air hujan sehingga berpotensi menyebabkan air meluap ke badan jalan.
Sementara faktor keempat adalah masih adanya rumah warga yang belum memiliki talang air, yang dapat memengaruhi aliran dan pengendalian air hujan di lingkungan permukiman.
Menanggapi hasil pemetaan tersebut, Wawako Jeffry Hibatullah meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait segera menindaklanjutinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Jeffry Hibatullah mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk ikut mengambil langkah mitigasi, khususnya terhadap empat faktor yang telah diidentifikasi BPBD tersebut.
“Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Hasil pemetaan ini harus menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Jeffry.
Selain itu, sebanyak tujuh Desa Tangguh Bencana (Destana) yang telah aktif di Kota Sawahlunto diminta memberikan perhatian khusus terhadap hasil pemetaan tersebut serta terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Melalui koordinasi antara BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta kelompok siaga bencana, hasil pemetaan diharapkan tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam mengurangi risiko banjir dan tanah longsor di Kota Sawahlunto. (Nova)
