Jakarta, Semangatnews.com – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki perkembangan baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut perkara tersebut berpotensi berkaitan dengan tindak pidana makar karena diduga memiliki tujuan untuk mengganggu jalannya pemerintahan.
Yusril menjelaskan bahwa dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan pengembangan terhadap perkara penyadapan yang sebelumnya ditangani menggunakan pasal-pasal terkait tindak pidana elektronik. Menurutnya, aparat perlu mengungkap lebih jauh alasan, sasaran, serta tujuan dari aktivitas penyadapan yang diduga berlangsung selama beberapa waktu.
Ia menilai kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membuat perkara ini tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa. Penyadapan terhadap seorang Presiden memiliki konsekuensi yang lebih luas karena berpotensi berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan konstitusional dan stabilitas pemerintahan.
Dalam penjelasannya, Yusril menyebut kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. Dugaan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penyidik perlu mendalami kemungkinan penerapan ketentuan mengenai makar dalam KUHP Nasional.
Yusril juga mengungkapkan bahwa penyelidikan perlu melihat kemungkinan adanya tujuan yang lebih serius, termasuk dugaan pembunuhan terhadap Presiden atau upaya menggulingkan pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa kemungkinan tersebut belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan pembuktian melalui proses hukum.
Ketentuan yang menjadi perhatian dalam perkara ini antara lain Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana makar yang berkaitan dengan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden serta upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Di tengah perkembangan tersebut, Yusril memastikan pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk menangani kasus penyadapan. Pemerintah memilih memberikan kepercayaan kepada kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk mengusut perkara tersebut sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Menurut Yusril, penyidik memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mendalami berbagai keterangan yang berkaitan dengan perkara. Penentuan pasal tambahan maupun konstruksi dugaan tindak pidana nantinya harus didasarkan pada hasil penyidikan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian pihak luar.
Kasus ini sebelumnya juga dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat dan tokoh lainnya. Berdasarkan pemberitaan mengenai perkara tersebut, aktivitas penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan turut melibatkan persoalan akses ilegal serta penghapusan data elektronik.
Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan pelanggaran terhadap sistem elektronik.
Dalam penanganan awal perkara, sejumlah ketentuan hukum telah digunakan, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP Nasional serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, kemungkinan penerapan pasal makar masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.
Yusril berharap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional dan menyeluruh sehingga seluruh fakta di balik dugaan penyadapan dapat terungkap. Ia menegaskan bahwa pengungkapan motif menjadi hal penting untuk memastikan apakah perkara tersebut hanya berkaitan dengan tindak pidana elektronik atau memiliki keterkaitan dengan dugaan kejahatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.(*)

