Jakarta, Semangatnews.com – Isu mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya kembali menjadi perhatian politik nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani merespons kabar tersebut dengan meminta masyarakat tidak berspekulasi dan tetap tenang menghadapi perkembangan situasi.
Puan menyampaikan tanggapannya setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, berbagai kemungkinan yang belum terjadi tidak seharusnya dijadikan bahan untuk membangun keresahan di tengah masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa informasi mengenai pengunduran diri seseorang dari jabatan kenegaraan harus didasarkan pada kepastian dan pernyataan resmi. Karena itu, Puan meminta publik tidak mudah menarik kesimpulan hanya berdasarkan rumor yang beredar.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan kursi Wakil Presiden, Puan kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan terhadap posisi tersebut. Ia menyatakan Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan Puan muncul di tengah berkembangnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR. Hak tersebut mulai diperbincangkan setelah muncul desakan agar parlemen mengambil langkah konstitusional menyikapi polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan Gibran.
Sejumlah anggota DPR bahkan telah mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut. Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS mengungkapkan bahwa jumlah anggota yang memberikan dukungan telah bertambah menjadi lebih dari 25 orang.
Meski demikian, pimpinan DPR belum menetapkan agenda khusus untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Puan mengatakan pihaknya masih perlu mencermati laporan yang masuk serta mendengarkan berbagai pandangan dari fraksi-fraksi dan komisi di DPR.
Menurut Puan, proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Setiap usulan yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan harus melalui pembahasan dan mekanisme kelembagaan agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
Polemik mengenai posisi Gibran sendiri berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjadi perhatian publik. Putusan tersebut menyangkut persoalan dokumen pendidikan dan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024.
Perkembangan tersebut kemudian memunculkan beragam respons dari kalangan politikus maupun masyarakat. Ada pihak yang mendorong DPR menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, sementara mekanisme pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tetap harus mengacu pada ketentuan konstitusi.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Hak Menyatakan Pendapat merupakan kewenangan DPR yang memiliki landasan hukum dalam UUD 1945 dan UU MD3. Penggunaannya dapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tindak lanjut hak interpelasi atau angket, hingga dugaan pelanggaran oleh Presiden maupun Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dengan berkembangnya isu tersebut, perhatian publik kini tertuju pada langkah yang akan diambil pimpinan DPR setelah menerima berbagai masukan dari anggota dewan. Namun, belum adanya keputusan resmi membuat wacana pengunduran diri Gibran maupun penggunaan Hak Menyatakan Pendapat masih harus menunggu perkembangan selanjutnya.
Puan berharap seluruh pihak dapat menghormati proses konstitusional yang sedang menjadi perhatian parlemen. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif serta tidak membesar-besarkan kabar yang belum terbukti, mengingat Gibran hingga kini masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.(*)

