Jakarta, Semangatnews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi sorotan setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan alur penyampaian informasi hasil penyadapan. Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Suyudi mengungkap adanya dugaan laporan rutin yang diteruskan kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi menyampaikan bahwa Listyo diduga berperan sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan. Informasi tersebut disebut diterima melalui laporan harian dan laporan analisis yang disampaikan oleh mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Pemaparan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat itu menjadi forum bagi Kapolri untuk menjelaskan perkembangan penyidikan sekaligus menguraikan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara tersebut.
Suyudi menjelaskan, Listyo yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga menentukan target penyadapan. Instruksi tersebut disebut disampaikan secara langsung ataupun melalui pesan WhatsApp kepada mantan Kabagmon Polri Ahrie Sonta.
Ahrie kemudian diduga meneruskan instruksi tersebut kepada operator yang menjalankan penyadapan. Dalam penyidikan, peran Ahrie juga dikaitkan dengan dugaan penyampaian hasil penyadapan kepada Listyo serta perintah penghapusan data berupa rekaman suara dan log.
Sementara itu, Slamet Uliandi diduga memiliki peran dalam memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Ketika itu, Slamet menjabat sebagai Kadiv TIK Polri sekaligus disebut menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
Slamet diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari bagian monitoring kepada Listyo. Laporan tersebut tidak hanya berisi informasi harian, tetapi juga dilengkapi analisis mengenai hasil penyadapan yang dilakukan.
Selain Listyo, Slamet, dan Ahrie, penyidik juga menetapkan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Eko diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet dan memberikan persetujuan pelaksanaan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Keempat orang tersebut kini menjadi bagian dari proses penanganan perkara yang tengah didalami Polri. Penyidik perlu mengungkap secara terperinci bagaimana prosedur penyadapan dilakukan, siapa yang memberikan instruksi, serta bagaimana informasi hasil penyadapan didistribusikan.
Dalam paparannya, Suyudi turut menjelaskan bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden, lingkungan pemerintahan, anggota DPR, tokoh politik, hingga pejabat daerah dan sejumlah kelompok masyarakat. Namun, nama-nama yang masuk dalam daftar sasaran tidak otomatis menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana.
Pengungkapan alur laporan harian tersebut menambah perhatian terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Masyarakat kini menunggu proses hukum yang transparan agar seluruh dugaan pelanggaran dapat diungkap dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.(*)

