120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP, Paripurna Hari Ini Jadi Penentu Tahapan Selanjutnya

by

Jakarta, Semangatnews.com – Dinamika politik di parlemen kembali menjadi perhatian setelah sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, direncanakan dimulai pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda utamanya adalah pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR yang sebelumnya telah disampaikan kepada pimpinan lembaga legislatif tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa pengajuan HMP telah ditandatangani oleh 120 anggota yang berasal dari delapan fraksi. Jumlah tersebut diketahui berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).

Dukungan pengajuan tersebut berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang. Sebaran dukungan lintas fraksi tersebut menunjukkan bahwa usulan tidak hanya berasal dari satu kelompok politik.

Menurut Saan, jumlah anggota yang mengajukan HMP telah melampaui ketentuan minimal. Berdasarkan aturan yang berlaku, pengajuan hak tersebut harus didukung sedikitnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain HMP, DPR juga memiliki hak interpelasi dan hak angket dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Persoalan yang menjadi latar belakang pengajuan HMP kali ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran. Para anggota yang mengusulkan hak tersebut menyampaikan sejumlah pandangan mengenai persoalan yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan parlemen.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, usulan tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada pimpinan DPR. Saan menyampaikan bahwa proses selanjutnya akan dibahas melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah untuk menentukan langkah kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di luar persoalan HMP, DPR juga akan membahas sejumlah agenda legislasi. Salah satunya adalah penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR.

Pembahasan RUU tersebut akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkannya sebagai rancangan undang-undang usul DPR. Selain itu, anggota dewan juga dijadwalkan membahas persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.

Rapat paripurna kali ini menjadi bagian penting dari proses kelembagaan DPR dalam menindaklanjuti berbagai usulan anggotanya. Namun, pengumuman usulan HMP tidak berarti Gibran langsung diberhentikan sebagai Wakil Presiden karena masih terdapat tahapan konstitusional yang harus dipenuhi. Perkembangan pembahasan tersebut pun menjadi perhatian masyarakat yang menantikan tindak lanjut DPR terhadap polemik yang tengah berlangsung.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.