Jakarta, Semangatnews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan struktur rantai komando yang diduga terlibat dalam operasi tersebut. Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah awal penyadapan.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan aktivitas penyadapan tersebut melibatkan empat perwira tinggi Polri yang memiliki peran berbeda. Selain Listyo Sigit, tiga nama lainnya adalah Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Suyudi menjelaskan, dugaan rantai perintah bermula dari Listyo Sigit yang kemudian diteruskan melalui Slamet Uliandi kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp, tanpa disertai surat permohonan penyadapan dari penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
Dalam struktur tersebut, Listyo Sigit diduga memiliki peran sebagai pemberi perintah sekaligus penentu sasaran penyadapan. Ia juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari informasi yang diperoleh melalui aktivitas penyadapan tersebut.
Sementara itu, Slamet Uliandi yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri diduga berperan memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan harian dan hasil analisis penyadapan dari bagian monitoring kepada Listyo Sigit.
Peran berikutnya dijalankan Eko Hadi Santoso yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring. Eko diduga menerima instruksi mengenai target penyadapan dari Slamet Uliandi sebelum informasi tersebut diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh petugas pelaksana.
Adapun Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada Oktober 2025 hingga Oktober 2026 diduga meneruskan perintah kepada operator. Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan seorang perwira tinggi berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Kapolri mengungkapkan, proses penyadapan diduga dilakukan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenLink X (PLX). Nomor telepon yang menjadi sasaran disebut dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui proses verifikasi dan pemeriksaan keterkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
Setelah penyadapan berlangsung, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman percakapan untuk kemudian diubah menjadi transkrip. Hasilnya disampaikan secara berjenjang melalui pejabat terkait hingga sampai kepada pihak yang disebut sebagai penerima akhir informasi tersebut.
Kasus ini mulai terungkap setelah muncul dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai aktivitas penyadapan pada Oktober 2026. Selain pembubaran grup, terdapat pula dugaan instruksi penghapusan data rekaman suara dan log penyadapan dari sistem LIMS dan PLX. Peristiwa tersebut menimbulkan kecurigaan di kalangan personel bagian monitoring hingga akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Dalam perkembangan penyidikan, Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengamankan berbagai barang bukti elektronik. Empat perwira tinggi yang disebut dalam perkara tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum masih berlangsung untuk mengungkap keseluruhan peran masing-masing pihak, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjadi sorotan nasional ini.(*)

