Kemendikdasmen Cabut Suket Pendidikan Gibran, Denny Indrayana Sebut Penggugat Tetap Menang

by

Jakarta, Semangatnews.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik dokumen pendidikan Gibran setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang memerintahkan pencabutan dokumen tersebut.

Pencabutan dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan yang ditandatangani pada 11 November 2026 itu mencabut surat keterangan sebelumnya, yakni Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan, keputusan pencabutan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan putusan MA. Dokumen pencabutan juga telah diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam persidangan pada Kamis (12/11/2026).

Langkah pemerintah tersebut berdampak langsung terhadap proses gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana. Majelis hakim PTUN Jakarta kemudian memutuskan bahwa gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan gugur karena objek yang disengketakan telah dicabut.

Ketua Majelis Hakim Rahmadi membacakan putusan tersebut dalam sidang lanjutan. Selain menyatakan gugatan gugur, majelis hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.

Pihak penggugat yang diwakili kuasa hukum Denny Indrayana menilai putusan tersebut justru menguntungkan mereka. Denny menjelaskan bahwa sejak awal gugatan diajukan untuk meminta pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, sehingga pencabutan dokumen oleh Kemendikdasmen telah memenuhi tujuan utama gugatan tersebut.

Menurut Denny, putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar bagi kementerian untuk mencabut dokumen yang dipersoalkan. Karena objek sengketa sudah tidak berlaku, melanjutkan persidangan justru dinilai tidak lagi memiliki relevansi terhadap tuntutan yang diajukan.

Denny juga mengapresiasi sikap majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut tanpa melanjutkan proses pemeriksaan lebih jauh. Ia menilai keputusan itu dapat mengakhiri polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat terkait dokumen pendidikan Gibran.

Namun, keputusan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh pihak Gibran. Kuasa hukumnya, Muhammad Rullyandi, menilai majelis hakim tidak objektif dalam mengambil keputusan. Ia juga mempertanyakan penerapan prosedur hukum acara dalam proses persidangan yang berakhir dengan gugatan dinyatakan gugur.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut bahwa pencabutan objek sengketa membuat perkara kehilangan dasar untuk dilanjutkan. Hakim juga mempertimbangkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Apabila pemeriksaan tetap dilakukan, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak dapat dieksekusi karena objek sengketa sudah tidak ada.

Wakil Menteri Atip Latipulhayat menegaskan bahwa dengan pencabutan suket dan putusan PTUN tersebut, persoalan hukum mengenai keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah selesai. Pemerintah menyatakan langkah tersebut merupakan konsekuensi pelaksanaan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menutup proses sengketa administrasi yang selama ini menjadi perhatian publik.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.