Jakarta, Semangatnews.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat strategi pengumpulan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Pemerintah akan mengoptimalkan berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan digital dan industri pengolahan, untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak yang masih mencapai Rp514 triliun.
Langkah tersebut dilakukan setelah realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun. Angka itu setara dengan 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam dua bulan terakhir. Ia menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan belanja negara sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP akan memberikan perhatian khusus terhadap sektor-sektor yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan. Beberapa di antaranya adalah perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, dan pergudangan.
Selain sektor konvensional, aktivitas ekonomi digital juga menjadi sasaran penguatan pengawasan. DJP berupaya memastikan pelaku usaha digital memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara langsung.
Salah satu kebijakan yang diandalkan adalah pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kebijakan ini bertujuan memperluas basis perpajakan dari aktivitas perdagangan elektronik sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang daring dan konvensional.
Pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan dari transaksi digital lintas negara melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri. Skema tersebut ditujukan untuk memastikan barang maupun jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Strategi lainnya dilakukan melalui penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi praktik pengalihan keuntungan perusahaan ke negara dengan tarif pajak rendah serta mencegah terjadinya penggerusan basis penerimaan pajak.
Dalam menjalankan pengawasan, DJP turut memanfaatkan data dari berbagai sumber, mulai dari lembaga pemerintahan, perbankan, institusi keuangan nonbank, hingga pihak ketiga. Data tersebut akan diintegrasikan dan dianalisis menggunakan sistem Coretax untuk mengidentifikasi potensi kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi.
DJP juga memperkuat pemeriksaan, penagihan, serta penegakan aturan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Di samping itu, pemerintah menyediakan kebijakan pengurangan sanksi administrasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara di tengah terbatasnya waktu hingga akhir tahun. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi dan perluasan sumber penerimaan, DJP berharap kekurangan pajak dapat ditekan serta kebutuhan pembiayaan APBN 2026 tetap terjaga.(*)
