Jakarta, Semangatnews.com – Persyaratan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) bagi calon presiden dan calon wakil presiden kembali dipersoalkan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan terbaru tersebut meminta agar ketentuan yang mewajibkan kandidat memiliki ijazah SMA atau sederajat dihapus dari Undang-Undang Pemilu.
Permohonan pengujian materiil itu tercatat dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Gugatan tersebut menyasar Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selama ini mengatur batas pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan wakil presiden.
Pemohon menilai ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali karena dianggap terlalu mengutamakan persyaratan administratif. Menurut pandangannya, ijazah SMA tidak seharusnya menjadi ukuran mutlak untuk menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan memimpin negara.
Dalam argumentasi yang disampaikan melalui permohonan, pemohon menyoroti bahwa kemampuan seseorang dalam menjalankan pemerintahan tidak selalu dapat ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan formal. Kompetensi kepemimpinan, pengalaman, serta kemampuan mengambil keputusan dinilai memiliki peranan penting dalam menjalankan jabatan presiden dan wakil presiden.
Persyaratan pendidikan yang berlaku saat ini mengharuskan setiap kandidat telah menyelesaikan pendidikan minimal SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari sejumlah persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.
Gugatan terbaru ini turut memunculkan diskusi mengenai batasan hak politik warga negara. Pemohon mempersoalkan apakah persyaratan pendidikan formal tersebut dapat menjadi pembatas bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan kapasitas kepemimpinan, tetapi tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana ditentukan undang-undang.
Perdebatan mengenai syarat pendidikan capres-cawapres sebenarnya bukan hal baru di MK. Sebelumnya, sejumlah pemohon telah mengajukan gugatan terhadap ketentuan pendidikan minimal maupun persyaratan pembuktian ijazah dalam UU Pemilu.
Pada 29 Oktober 2026, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan Nomor 370/PUU-XXIV/2026 yang diajukan 12 pemohon terkait syarat pendidikan capres dan cawapres. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai para pemohon tidak mampu menunjukkan kerugian hak konstitusional yang spesifik akibat berlakunya ketentuan yang digugat.
Selain itu, perkara Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Farhan Hilmy juga berakhir tanpa pemeriksaan pokok perkara. Permohonan yang mempersoalkan legalisasi bukti kelulusan tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak hadir dalam persidangan sehingga alat bukti tidak dapat disahkan.
Kini, gugatan dengan Nomor 423/PUU-XXIV/2026 kembali membawa persoalan pendidikan minimum ke hadapan hakim konstitusi. Perkara ini menjadi perhatian karena menyentuh salah satu persyaratan mendasar bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia.
Publik masih harus menunggu tahapan pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari MK terhadap permohonan tersebut. Hasil putusan nantinya akan menentukan apakah ketentuan pendidikan minimal SMA bagi calon presiden dan wakil presiden tetap dipertahankan atau perlu mengalami perubahan sesuai dengan pertimbangan konstitusional.(*)
