Jakarta, Semangatnews.com – Proses pencarian Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memasuki tahapan penting. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan batas waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama kandidat yang akan mengikuti proses pemilihan di parlemen.
Presiden Prabowo diberikan waktu hingga Rabu, 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Penetapan tenggat tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR, kelompok DPD, serta ketua fraksi.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa penentuan batas waktu tersebut menyesuaikan jadwal terbaru sidang paripurna. Sebelumnya, proses pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026, tetapi kemudian diubah menjadi 9 Desember 2026.
Penyesuaian jadwal dilakukan setelah Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPR. Dalam surat tersebut, Prabowo disebut membutuhkan waktu untuk membahas kandidat bersama partai-partai politik pengusung serta mempertimbangkan masukan dari sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan.
MPR memastikan bahwa jumlah kandidat yang diserahkan Presiden harus dua orang. Ketentuan tersebut mengacu pada aturan konstitusi dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib yang mengatur pengusulan calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Untuk mendukung proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan kandidat. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator tim, sedangkan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dipercaya memimpin pelaksanaan verifikasi.
Pemeriksaan administrasi menjadi salah satu perhatian utama dalam tahapan ini. Tim akan meneliti berbagai dokumen yang diserahkan kandidat, termasuk riwayat pendidikan dan persyaratan kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan benar-benar terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Habiburokhman menegaskan bahwa proses verifikasi tidak akan sekadar menjadi formalitas administratif. Tim akan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan keaslian serta validitas dokumen yang disampaikan oleh masing-masing calon.
Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk Tim Ad Hoc yang dipimpin Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Tim ini memiliki tugas menyiapkan teknis pelaksanaan sidang paripurna, termasuk merumuskan mekanisme pemilihan dan tahapan penetapan Wakil Presiden yang baru.
Di tengah persiapan tersebut, sejumlah nama mulai ramai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Gibran. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekjen Gerindra Sugiono menjadi beberapa figur yang disebut dalam dinamika politik tersebut. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Presiden.
MPR berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung setelah pengajuan nama pada 25 November hingga menjelang sidang paripurna 9 Desember 2026. Dengan persiapan tersebut, MPR berupaya memastikan pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran berjalan transparan, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.(*)

