Jakarta, Semangatnews.com – Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, terus menjadi perhatian publik. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil keputusan dan terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh terhadap rencana relokasi satwa yang terancam punah tersebut.
Saan menilai persoalan konservasi badak Jawa tidak bisa hanya dilihat dari ancaman bencana alam di habitat asalnya. Pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul apabila satwa tersebut dipindahkan ke lingkungan baru.
Menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian satwa dilindungi harus mengedepankan penelitian dan pertimbangan para ahli. Hal ini penting karena keberhasilan konservasi tidak cukup hanya dengan memindahkan hewan ke kawasan lain, tetapi juga memastikan satwa mampu bertahan hidup dan berkembang biak.
Rencana relokasi tersebut pertama kali kembali mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan pemindahan sebagian badak Jawa ke Alas Purwo. Dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Hashim menyoroti potensi ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap populasi badak di Ujung Kulon.
Hashim menilai pengembangan habitat kedua dapat menjadi langkah antisipasi untuk mengurangi risiko kepunahan apabila terjadi bencana besar. Ia juga menyampaikan bahwa proyek konservasi tersebut berpotensi memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga donor maupun investor.
Namun, rencana tersebut belum sepenuhnya mendapatkan dukungan. Sejumlah pihak mempertanyakan kesiapan kawasan Alas Purwo untuk menjadi habitat baru bagi badak Jawa. Mereka menilai diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kesesuaian lingkungan, ketersediaan sumber makanan, serta kemampuan satwa beradaptasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman sebelumnya juga meminta pemerintah tidak mengambil keputusan relokasi tanpa kajian ilmiah. Ia menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami terakhir badak Jawa di dunia sehingga perlindungannya harus menjadi perhatian utama.
Penolakan juga datang dari masyarakat adat Baduy. Kepala Desa Kanekes sekaligus tetua adat Baduy, Jaro Oom, mengingatkan bahwa masyarakat adat memiliki hubungan sejarah dan tanggung jawab leluhur untuk menjaga kawasan Ujung Kulon beserta satwa yang hidup di dalamnya.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi turut meminta pemerintah pusat meninjau kembali rencana tersebut. Menurutnya, badak Jawa bukan hanya satwa langka, melainkan juga salah satu ikon Kabupaten Pandeglang yang telah melekat dengan identitas masyarakat setempat.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa sebenarnya bukan gagasan baru. Sejumlah kawasan alternatif pernah menjadi bahan pembahasan sejak dekade 1980-an, termasuk Gunung Honje, kawasan Gunung Halimun Salak, dan Cikepuh.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penguatan perlindungan badak Jawa di habitat utama harus tetap berjalan bersamaan dengan rencana pengembangan habitat kedua. Kelayakan Alas Purwo masih memerlukan kajian ilmiah serta penilaian menyeluruh untuk memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup satwa tersebut.
Dengan berbagai tanggapan yang muncul, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan seluruh masukan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Kajian ekologis, risiko pemindahan, kesiapan habitat, serta keberlanjutan populasi menjadi faktor penting agar kebijakan konservasi tidak justru mengancam keberadaan badak Jawa di masa mendatang.(*)

