Jakarta, Semangatnews.com – Keberadaan badak jawa yang seluruh populasinya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, kembali menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut mendorong munculnya wacana pengembangan habitat kedua di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai salah satu langkah untuk mengurangi risiko kepunahan spesies langka tersebut.
Badak jawa atau Rhinoceros sondaicus merupakan salah satu satwa paling langka di dunia. Populasinya diperkirakan kurang dari 100 ekor dan seluruhnya berada di kawasan Ujung Kulon. Ketergantungan terhadap satu habitat membuat keberlangsungan hidup satwa bercula satu ini menghadapi ancaman serius apabila terjadi gangguan besar terhadap ekosistem.
Salah satu risiko yang menjadi pertimbangan adalah potensi bencana alam di sekitar Selat Sunda. Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kemungkinan terjadinya tsunami dikhawatirkan dapat memberikan dampak besar terhadap kawasan habitat badak jawa. Situasi tersebut menjadi alasan pentingnya mempertimbangkan keberadaan populasi tambahan di lokasi berbeda.
Wacana pengembangan habitat kedua disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam agenda Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki. Ia menilai perlindungan badak jawa perlu diperkuat dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana yang dapat mengancam seluruh populasi dalam satu kawasan.
Selain ancaman bencana, persoalan keragaman genetik juga menjadi perhatian dalam upaya pelestarian badak jawa. Tingginya potensi perkawinan sedarah atau inbreeding dapat berdampak terhadap kualitas genetik populasi dalam jangka panjang. Data yang disampaikan pemerintah menyebutkan tingkat perkawinan sedarah dilaporkan mencapai 58,5 persen.
Taman Nasional Alas Purwo kemudian muncul sebagai salah satu kawasan yang dipertimbangkan untuk menjadi habitat alternatif. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kawasan tersebut masih sebatas calon lokasi yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Belum ada keputusan untuk langsung memindahkan badak jawa dari habitat asalnya.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhamad Hidayat, mengatakan bahwa pemindahan hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan ekologis dan teknis telah terpenuhi. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan keselamatan satwa yang hendak diselamatkan.
Beberapa aspek yang harus diteliti meliputi ketersediaan makanan alami, sumber air, tempat berkubang, luas kawasan, serta kondisi keamanan lingkungan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kemungkinan persaingan sumber daya dengan satwa lain yang telah lebih dahulu menghuni Alas Purwo, terutama banteng jawa. Potensi penyakit dan konflik dengan masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari kajian.
Di tengah rencana tersebut, sejumlah organisasi lingkungan meminta pemerintah tidak mengabaikan perlindungan habitat asli. Walhi menilai penguatan patroli, pemantauan populasi, pencegahan perburuan, serta mitigasi bencana di Ujung Kulon tetap harus menjadi prioritas. Menurut organisasi tersebut, relokasi tanpa kajian yang matang berpotensi menciptakan persoalan baru bagi kelangsungan hidup badak jawa.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga mendorong agar rencana pengembangan habitat kedua dibahas secara bersama-sama. DPR berencana mengoordinasikan pembahasan dengan Komisi IV, kementerian terkait, serta pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak dan kelayakan rencana pemindahan tersebut.
Upaya mencari habitat alternatif sebenarnya bukan gagasan baru karena telah dirintis sejak dekade 1980-an, termasuk melalui kajian kawasan Gunung Honje dan Cikepuh. Kini, pemerintah kembali mempertimbangkan langkah serupa dengan pendekatan konservasi yang lebih komprehensif. Keberhasilan upaya tersebut nantinya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya lokasi baru, tetapi juga kemampuan memastikan badak jawa dapat hidup, berkembang biak, dan bertahan secara alami tanpa mengorbankan keselamatan populasinya.(*)

