Sidang Etik Listyo Sigit Segera Digelar, Polri Ungkap Syarat Pangkat Anggota Majelis

by

Jakarta, Semangatnews.com – Proses penegakan kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memasuki tahapan baru. Polri mengungkapkan mekanisme penentuan anggota majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang akan memeriksa Listyo dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pembentukan majelis sidang tidak dilakukan secara sembarangan. Penentuan anggota majelis harus mengikuti ketentuan peraturan kepolisian, termasuk persyaratan mengenai jenjang kepangkatan setiap anggota yang bertugas.

Trunoyudo menyampaikan bahwa mekanisme tersebut telah diatur melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan yang menjadi acuan terdapat dalam Pasal 42.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa struktur organisasi KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua serta wakil ketua juga merangkap sebagai anggota sehingga keduanya menjadi bagian dari susunan majelis yang bertugas menangani perkara etik.

Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah persyaratan pangkat anggota majelis. Pasal 42 menyebutkan bahwa anggota KKEP dapat berasal dari personel yang memiliki pangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Ketentuan ini menjadi perhatian karena Listyo merupakan jenderal polisi bintang empat. Dengan demikian, perwira tinggi berpangkat bintang tiga maupun bintang dua dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian dari majelis yang menangani sidang etiknya.

Aturan tersebut sekaligus memberikan dasar hukum bagi Polri dalam menentukan komposisi majelis tanpa harus menunjuk anggota yang memiliki pangkat lebih tinggi dari terduga pelanggar. Penetapan personel tetap harus mempertimbangkan ketentuan organisasi dan mekanisme pemeriksaan kode etik yang berlaku.

Meski demikian, Trunoyudo belum bersedia mengungkapkan identitas perwira tinggi yang akan ditunjuk sebagai ketua maupun anggota majelis. Divisi Propam Polri masih mempersiapkan kebutuhan persidangan, termasuk jadwal pelaksanaan dan kesiapan tim pemeriksa.

Rencana sidang etik Listyo berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yaitu Listyo Sigit, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Perkembangan penanganan perkara juga telah terlihat dari pelaksanaan sidang etik terhadap dua tersangka lainnya. Ahrie Sonta dan Eko Hadi masing-masing telah dijatuhi sanksi PTDH oleh majelis KKEP. Kedua perwira tinggi tersebut menyatakan mengajukan banding atas keputusan pemberhentian tidak dengan hormat.

Selain proses etik, perkara dugaan penyadapan tersebut juga memiliki dimensi pidana. Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, termasuk Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai konstruksi perkara yang disampaikan kepolisian.

Polri memastikan persidangan terhadap Listyo dijadwalkan berlangsung pekan depan, sementara tanggal pasti dan komposisi majelis masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Publik kini menantikan bagaimana proses pemeriksaan etik tersebut berjalan, terutama terkait penerapan aturan yang menegaskan kesetaraan setiap anggota kepolisian dalam penegakan disiplin dan kode etik.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.