Jakarta, Semangatnews.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) menjadi perhatian setelah muncul kekhawatiran mengenai penggunaan sebagian area Hutan Kota UI. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akhirnya memberikan penjelasan bahwa lokasi pembangunan yang dipertimbangkan pemerintah tidak berada di dalam kawasan hutan kota.
Gus Ipul menyebut lahan yang ditawarkan UI berada di bagian kampus yang berbatasan langsung dengan Hutan Kota UI. Ia menegaskan kawasan hijau tersebut tetap dipertahankan sesuai fungsi awalnya dan tidak akan dialihkan menjadi lokasi pembangunan fasilitas pendidikan.
Menurutnya, kesalahpahaman muncul karena lokasi lahan yang disiapkan berada sangat dekat dengan kawasan hutan kota. Padahal, pemerintah masih harus memastikan status administrasi dan kesesuaian peruntukan lahan sebelum menetapkan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat.
Rencana tersebut sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara Gus Ipul dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah membicarakan penyediaan lahan sekitar delapan hektare untuk mendukung pembangunan sekolah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Sosial membutuhkan lahan yang cukup luas karena Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung lebih dari 3.000 peserta didik. Sekolah tersebut akan menyediakan layanan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Sebelum mempertimbangkan kawasan UI, pemerintah sempat melihat sejumlah alternatif lokasi, termasuk Rawamangun dan Cawang. Namun, kedua lokasi tersebut hanya memiliki luas sekitar 1,5 hektare sehingga dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan sekolah dengan kapasitas yang direncanakan.
Universitas Indonesia kemudian menawarkan sejumlah alternatif lahan di kawasan kampus sisi Jakarta. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menegaskan lahan yang diusulkan bukan bagian dari kawasan Hutan Kota UI. Pihak kampus juga menyatakan dukungan terhadap perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
UI menjelaskan bahwa tanah yang dikelola universitas merupakan tanah negara sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan. Meski demikian, penetapan lokasi pembangunan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah setelah melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, dan pemeriksaan kesesuaian lahan.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan kawasan hutan kota dialihfungsikan. Ia menyebut Jakarta justru membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem perkotaan. Pemprov DKI juga telah mengusulkan dua lokasi alternatif, masing-masing berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Gus Ipul menyatakan proses pembangunan masih membutuhkan koordinasi antara Kemensos, UI, dan Pemprov DKI Jakarta. Selain pemeriksaan administrasi, pemerintah harus memastikan seluruh persyaratan lingkungan terpenuhi, termasuk Amdal, ketentuan kawasan rawan bencana, serta kesesuaian tata ruang. Tahapan tersebut diperkirakan dapat berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun.
Pemerintah berharap rencana pembangunan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa realisasi program tersebut tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap kritik masyarakat agar proses penentuan lokasi berjalan transparan, sesuai aturan, dan memberikan manfaat jangka panjang.(*)

