Jakarta, Semangatnews.com – Tuntutan masyarakat agar seluruh anggota DPR RI menjalani verifikasi dokumen pendidikan semakin mendapatkan perhatian. Petisi yang meminta keterbukaan ijazah 580 anggota DPR tersebut telah mengumpulkan lebih dari 24 ribu tanda tangan hingga Selasa (17/11/2026) malam.
Petisi yang digagas Farida Octavia melalui platform Change.org itu muncul setelah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan nasional. Masyarakat menginginkan adanya perlakuan yang sama dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan bagi seluruh pejabat negara, khususnya mereka yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.
Dalam petisi tersebut, Farida meminta pimpinan DPR membuka dokumen pendidikan seluruh anggotanya kepada masyarakat. Keterbukaan yang dimaksud mencakup ijazah mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi, termasuk gelar akademik yang dicantumkan dalam riwayat pendidikan masing-masing anggota dewan.
Selain meminta keterbukaan dokumen, petisi itu juga mendesak KPU RI dan kementerian terkait melakukan verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah anggota legislatif. Pemeriksaan diharapkan melibatkan mekanisme independen agar tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga memberikan kepastian mengenai keaslian dokumen pendidikan.
Farida menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apakah para pejabat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan telah memenuhi persyaratan pendidikan secara sah. Menurutnya, integritas akademis merupakan salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pendidikan para calon anggota DPR sebenarnya sudah tersedia di KPU. Ia menjelaskan, data administrasi pendidikan disampaikan ketika seseorang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif sehingga dapat ditelusuri melalui lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Dasco menyebut masyarakat dapat mengakses informasi mengenai persyaratan calon anggota DPR melalui data pencalonan yang tersedia. Pernyataan itu sekaligus menjadi respons DPR terhadap desakan agar seluruh anggota dewan membuka dokumen pendidikan mereka secara langsung kepada publik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan menyerahkan persoalan pemeriksaan dan verifikasi ijazah kepada KPU. Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memastikan kelengkapan persyaratan administrasi calon legislatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu juga menyatakan dukungannya terhadap prinsip transparansi latar belakang pendidikan pejabat publik. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pemeriksaan harus tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Komisioner KPU RI Idham Kholik turut memberikan penjelasan mengenai persyaratan pendidikan anggota DPR. Ia menyebut seluruh calon yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap telah memenuhi ketentuan minimal pendidikan SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Berdasarkan data KPU mengenai komposisi pendidikan anggota DPR per Desember 2025, sebanyak 191 orang memiliki pendidikan terakhir SMA, satu orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3. Data tersebut memperlihatkan bahwa latar belakang pendidikan anggota legislatif cukup beragam, meskipun persyaratan minimal pencalonan tetap mengacu pada ketentuan pendidikan SMA atau sederajat.
Desakan audit ijazah ini menjadi ujian bagi transparansi lembaga legislatif sekaligus penyelenggara pemilu. Masyarakat kini menantikan langkah konkret untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan para wakil rakyat. Di sisi lain, proses verifikasi perlu dilakukan secara profesional, berdasarkan bukti, serta tidak dijadikan alat kepentingan politik untuk menyerang individu tertentu.(*)

