Kasus Makar Terkait Penyadapan Prabowo Memasuki Babak Baru, Empat Tersangka Penyadapan Dimintai Keterangan

by

Jakarta, Semangatnews.com – Penyidikan kasus dugaan makar yang tengah ditangani Bareskrim Polri memasuki perkembangan baru. Sejumlah orang yang sebelumnya menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk membantu penyidik menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan. Keterangan para tersangka penyadapan dinilai diperlukan untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang kini sedang ditangani kepolisian.

Susatyo mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tersangka dalam perkara penyadapan yang juga akan berstatus sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar. Namun, pihaknya belum membeberkan seluruh identitas pihak yang akan diperiksa lebih lanjut karena proses penetapan tersangka masih berlangsung.

Perkembangan tersebut membuat perhatian tertuju pada empat nama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. Mereka terdiri atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempatnya sebelumnya terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Selain dugaan penyadapan, perkara tersebut juga mencakup dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik.

Penyidik kini berupaya mengurai apakah terdapat keterkaitan antara tindakan yang diduga dilakukan dalam perkara penyadapan dengan dugaan makar. Untuk itu, keterangan dari berbagai pihak diperlukan agar rangkaian peristiwa dapat disusun secara lebih lengkap dan berdasarkan fakta hukum.

Di sisi lain, penanganan kasus ini juga telah berdampak pada proses penegakan kode etik di lingkungan kepolisian. Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso sebelumnya menjalani sidang etik masing-masing pada 10 dan 17 November 2026. Hasil persidangan memutuskan keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Meski demikian, proses pemeriksaan dalam perkara dugaan makar merupakan proses hukum yang berbeda dari penanganan perkara penyadapan maupun sidang etik. Penyidik tetap harus mengumpulkan bukti dan memastikan terpenuhinya unsur pidana sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Bareskrim juga perlu mendalami keterangan para saksi untuk mengetahui kemungkinan adanya perencanaan, kesepakatan, maupun tindakan yang berkaitan dengan dugaan makar. Setiap informasi yang diperoleh akan dicocokkan dengan dokumen dan barang bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan.

Kasus ini menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian luas karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan dugaan tindakan yang berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia. Publik pun menantikan penjelasan resmi kepolisian mengenai hasil pemeriksaan serta perkembangan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Bareskrim Polri menyatakan akan menyampaikan perkembangan secara lebih terperinci setelah proses penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan. Dengan demikian, status hukum masing-masing pihak dalam perkara dugaan makar masih harus menunggu hasil penyelidikan dan pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.