Jadi Sorotan Publik, DPR Beberkan Pertimbangan Tak Masukkan Pasal Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset

by

Jakarta, Semangatnews.com – Tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment dalam Undang-Undang Perampasan Aset menuai perhatian dan kritik dari berbagai kalangan. Menanggapi polemik tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman akhirnya memberikan penjelasan mengenai pertimbangan legislatif yang membuat ketentuan peningkatan kekayaan tanpa asal-usul yang jelas itu tidak diakomodasi dalam undang-undang.

Habiburokhman menyampaikan bahwa keputusan tersebut bukan berarti DPR memberikan kelonggaran kepada pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatan. Ia menegaskan bahwa semangat utama pembentukan UU Perampasan Aset adalah memastikan pelaku tindak pidana tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya dan negara dapat mengambil kembali aset yang berasal dari kejahatan.

Ia menjelaskan bahwa undang-undang yang telah disahkan tersebut menghadirkan mekanisme perampasan aset melalui jalur pidana dan nonpidana. Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana menjadi salah satu poin penting karena dapat digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke pengadilan. Aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar dapat dikejar melalui mekanisme tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ruang lingkup undang-undang juga diperluas untuk menjangkau berbagai tindak pidana. Tidak hanya korupsi, aturan tersebut turut mencakup kejahatan narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Terkait polemik illicit enrichment, Habiburokhman mengungkapkan bahwa Komisi III DPR telah mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum mengambil keputusan. Selama pembahasan RUU Perampasan Aset, tercatat sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum digelar dengan menghadirkan berbagai unsur masyarakat, termasuk akademisi, organisasi advokat, mahasiswa, serta pegiat antikorupsi.

Ia menyebut masukan yang diterima tidak seluruhnya memiliki pandangan seragam. Sebagian pihak menginginkan ketentuan illicit enrichment dimasukkan ke dalam undang-undang, sedangkan pihak lainnya menilai pengaturan tersebut sebaiknya tidak digabungkan dengan mekanisme perampasan aset. Salah satu pandangan yang disampaikan berasal dari Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim.

Habiburokhman berpendapat bahwa illicit enrichment berkaitan dengan hukum pidana materiil, sedangkan UU Perampasan Aset lebih menitikberatkan pada aspek prosedural. Ia khawatir pencampuran kedua ranah tersebut dapat mengaburkan batas hukum, terutama terkait asas legalitas dan kepastian hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Persoalan perlindungan hak milik juga menjadi pertimbangan DPR. Habiburokhman mengingatkan bahwa seseorang yang tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya secara administratif belum tentu memperoleh harta tersebut melalui tindak kejahatan. Karena itu, perampasan aset harus tetap didasarkan pada alasan hukum yang sah, prosedur yang adil, serta pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penjelasannya, ia turut mencontohkan praktik hukum di beberapa negara. Italia, Amerika Serikat, Kanada, Portugal, dan Jerman disebut memiliki pendekatan berbeda dalam menangani kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Negara-negara tersebut memiliki instrumen perampasan aset tersendiri tanpa harus selalu menjadikan illicit enrichment sebagai delik pidana.

Meski tidak dimuat dalam UU Perampasan Aset, Habiburokhman menyatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang berkaitan dengan pembuktian asal-usul harta kekayaan. Ia mencontohkan Pasal 37A dan Pasal 38B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pintu masuk untuk menelusuri dugaan penyimpangan kekayaan pejabat publik.

Menanggapi kritik ICW yang menilai terdapat potensi tebang pilih serta pandangan Mahfud MD yang menyebut roh UU Perampasan Aset menjadi hampa tanpa illicit enrichment, Habiburokhman menyampaikan penghormatannya. Namun, ia memiliki pandangan berbeda dan menegaskan bahwa keberhasilan undang-undang harus diukur dari kemampuan negara memulihkan aset hasil kejahatan. Ia mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan seluruh elemen bangsa untuk terus mengawasi pelaksanaan aturan tersebut agar setiap aset yang dirampas secara sah dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.