Mahfud MD Soroti Tenggat 14 Hari Pemilihan Wapres, MPR Tetap Pertahankan Agenda 9 Desember

by

Jakarta, Semangatnews.com – Perdebatan mengenai jadwal pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Hal ini menyusul pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026 berpotensi bermasalah apabila ketentuan pengajuan calon tidak dipenuhi.

Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan untuk mengubah jadwal sidang paripurna tersebut. MPR masih mempertahankan agenda pemilihan wakil presiden pada 9 Desember sembari mempelajari berbagai masukan terkait mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Irawan mengatakan bahwa persoalan utama dalam pengisian kekosongan jabatan wakil presiden harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa MPR wajib menggelar sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut mengalami kekosongan.

Ia menegaskan bahwa pemilihan dilakukan terhadap dua nama yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, mekanisme pengajuan calon hingga pelaksanaan sidang harus disusun secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Terkait pernyataan Mahfud mengenai batas waktu 14 hari kerja, Irawan menyebut persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc. Menurutnya, panitia memiliki tanggung jawab untuk merumuskan tata cara dan mekanisme teknis pemilihan wakil presiden, sehingga setiap masukan yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan perlu dipertimbangkan.

Ia juga memastikan bahwa pandangan Mahfud akan menjadi materi pembahasan dalam rapat gabungan. Melalui forum tersebut, MPR diharapkan dapat menyamakan pemahaman mengenai ketentuan waktu yang diatur dalam konstitusi, UU MD3, serta Tata Tertib MPR.

Sebelumnya, Mahfud MD mengingatkan bahwa sidang pemilihan wakil presiden pada 9 Desember berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara sah jika Presiden belum mengajukan dua nama calon sesuai tenggat yang ditentukan. Ia menyampaikan pandangan tersebut melalui akun X miliknya pada Jumat, 20 November 2026.

Menurut Mahfud, ketentuan dalam UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa dua nama calon wakil presiden harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang. Ketentuan tersebut, kata dia, menggunakan perhitungan hari kerja sehingga tidak dapat disamakan dengan 14 hari kalender.

Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang disesuaikan dengan waktu penerimaan nama calon dari Presiden. Ia memberikan contoh apabila dua nama diserahkan pada 20 November, maka sidang pemilihan sebaiknya dilaksanakan pada 10 Desember 2026 setelah memperhitungkan 14 hari kerja.

Perbedaan pandangan mengenai tenggat waktu tersebut membuat pembahasan mekanisme pemilihan wakil presiden menjadi semakin penting. MPR harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, sekaligus memenuhi amanat konstitusi agar pengisian jabatan yang kosong tidak berlangsung melewati batas waktu yang ditentukan.

Irawan menegaskan bahwa MPR akan memperhatikan seluruh prosedur secara saksama sebelum mengambil keputusan akhir. Untuk sementara, jadwal 9 Desember 2026 masih tetap berlaku. Hasil pembahasan Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah agenda tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum atau perlu dilakukan penyesuaian.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.